SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Upaya memperkuat tata kelola keuangan dan pelayanan administrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus dilakukan. Tim Penatausahaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) melaksanakan konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, khususnya pada Bidang Perbendaharaan, Selasa (19/8/2025).
Konsultasi ini difokuskan pada teknis penginputan pajak melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Langkah tersebut dinilai penting agar proses pelaporan keuangan sesuai regulasi dan mendukung peningkatan akuntabilitas birokrasi.
Plt. Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Murdanil, menjelaskan bahwa konsultasi ini adalah bagian dari komitmen memperbaiki sistem penatausahaan keuangan di lingkungan biro yang dipimpinnya.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penginputan pajak melalui SIPD berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Hal ini penting agar pelaporan lebih transparan, tertib, dan akuntabel,” tegas Murdanil.
Menurutnya, penggunaan SIPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga strategi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan terintegrasi.
Ia menambahkan, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk mencegah hambatan teknis maupun administratif dalam proses penatausahaan keuangan.
“Dengan adanya sinergi bersama BPKPD, kami bisa mengantisipasi kendala sejak awal. Hal ini tentu akan mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain membahas teknis, konsultasi ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan solusi antara Pemkesra dan BPKPD. Harapannya, praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dapat diadopsi di lingkungan Pemprov Sulbar.
Murdanil menegaskan, langkah ini selaras dengan program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Menurutnya, penguatan sistem keuangan berbasis digital seperti SIPD akan semakin mempersempit ruang terjadinya kesalahan, baik disengaja maupun tidak, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Kami berharap sinergi dengan BPKPD dapat terus diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan benar-benar mendukung program prioritas pimpinan daerah,” tambahnya.
Dengan adanya konsultasi ini, Pemkesra optimistis kualitas tata kelola keuangan daerah akan semakin baik, sekaligus memperkuat pondasi birokrasi yang transparan, profesional, dan akuntabel di Sulawesi Barat.
