MAMUJU – Dibawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Muhammad Yusuf, SH, MH, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju resmi mencanangkan visi perubahan besar-besaran.
Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan profesi nelayan dan pembudidaya di Mamuju, dgn pemampaatan potensi garis pantai sepanjang 275 kilometer di “Bumi Manakarra” sebagai pilar utama ekonomi daerah.
Komitmen Perubahan: Responsif dan Tepat Sasaran
Muhammad Yusuf mengakui bahwa meski memiliki potensi alam yang luar biasa, peran DKP selama ini belum optimal dalam melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mentransformasi DKP menjadi instansi yang lebih responsif dan menjaga ekosistem secara berkelanjutan.
“Visi saya adalah memberikan pelayanan terbaik dan memastikan setiap program tepat sasaran bagi masyarakat pesisir,” ujar Bang Yusuf.
Strategi 100 Hari Pertama: Pembenahan Internal
Sebagai langkah awal, DKP Mamuju akan fokus pada evaluasi internal yang ketat dalam 100 hari pertama, meliputi:
- Audit Kinerja: Melakukan restrukturisasi dan audit di setiap bidang serta seksi untuk memaksimalkan peran kelembagaan dan kekompakan SDM yang ada di DKP Mamuju.”
- Efektivitas Program: Memastikan seluruh program berjalan sesuai target kinerja dan tugas pokok fungsi (tupoksi) dinas.
- Manajemen Anggaran: Evaluasi total terhadap SOP dan penyaluran bantuan, baik sisa anggaran tahun lalu maupun APBD 2026.
Akselerasi Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya
Untuk mendorong produktivitas, DKP Mamuju telah menyiapkan kerangka kerja strategis yang menyentuh langsung kebutuhan nelayan: - Distribusi Bantuan Tepat Waktu: Membentuk Tim Verifikasi Bantuan untuk menjamin pupuk bersubsidi, BBM, mesin, dan alat tangkap disalurkan tepat sasaran dan tidak menumpuk di akhir tahun.
- Perlindungan Hukum & Modal: Mengimplementasikan UU No. 7 Tahun 2016 untuk memberikan pendampingan hukum dan mempermudah akses modal (Kur) perbangkan bagi nelayan kecil
- Pembentukan forum koordinasi, baik perlindungan, pendampingan/advokasi maupun falidasi data nelayan
- Peningkatan kapasitas nelayan : Menyelenggarakan pelatihan teknis pengolahan hasil laut dan budidaya yang efisien.
- Legalitas Dokumen: Memfasilitasi percepatan kepemilikan Kartu KUSUKA dan dokumen kapal nelayan agar memiliki kepastian hukum.
- Program Nasional dan provinsi. Mengajukan permohonan dan fasilitasi program DKP Prov Sulbar. Kementrian Kelautan Perikanan agar dapat di laksanakan di Kab Mamuju. Seperti Kampung Nelayan Merah Putih, Pembagunan rehabilitasi tambaj, penguatan sarana TPI dan sertifikasi kompetensi Nelayan
Sinergi dan Pengawasan Lingkungan
Menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ekologis, DKP juga memperketat pengawasan wilayah pesisir guna memitigasi konflik tambak serta melindungi hutan mangrove. Strategi ini diperkuat melalui kemitraan strategis dengan Lanal Mamuju untuk memberantas illegal fishing dan Kanwil Hukum Sulbar untuk perlindungan hukum nelayan.
Dengan sinergi lintas sektoral ini, DKP Kabupaten Mamuju optimis dapat mewujudkan visi “Mamuju Keren” dan membawa masyarakat pesisir menuju kesejahteraan yang dicita-citakan: “Allo Campalogana To Mamuju Masannang Masagena”.
