Majene  

KAMRI Soroti Kejari Majene Lamban Tahan Tersangka Korupsi Kapal Nelayan

SWARAMANDAR.COM, MAJENE — Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) menyoroti lambannya Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene. Hingga kini, dua tersangka yang sudah ditetapkan belum juga dilakukan penahanan.

Ketua KAMRI Kota Majene, Firsan, menilai kondisi ini sebagai hal yang janggal dan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Menurutnya, status tersangka seharusnya diikuti dengan tindakan hukum yang tegas, termasuk penahanan.

“Ini aneh, sudah jelas statusnya tersangka, tapi sampai sekarang belum juga ditahan,” tegas Firsan saat ditemui wartawan pesisirmandar.com, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga  Upaya pelestarian budaya Mandar dorong akses luas terhadap warisan sejarah bangsa

Ia menambahkan, penahanan bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan langkah penting untuk mencegah adanya upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat menghambat proses penyidikan lebih lanjut.

“Harus segera ditahan dong. Apa jangan-jangan ada perlakuan khusus terhadap tersangka sehingga belum juga ditahan,” sindirnya.

KAMRI mendesak Kejari Majene untuk bersikap transparan dan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah tersebut. Mereka menilai, lambannya langkah penegakan hukum dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Baca Juga  TELUKMANDAR.COM Tolak Tekanan: Redaksi Tegas Tak Akan Cabut Berita Terverifikasi

Menurut KAMRI, masyarakat sudah lama menunggu kepastian hukum dalam kasus ini. Apalagi, korupsi di sektor kelautan dan perikanan dinilai sebagai kejahatan yang merugikan rakyat kecil, khususnya para nelayan.

“Bagaimana nelayan bisa sejahtera kalau anggaran untuk mereka justru dikorupsi? Itu sebabnya, kasus ini harus ditangani serius tanpa pandang bulu,” ujar Firsan.

Sebagai bentuk tekanan, KAMRI mengeluarkan ultimatum keras kepada Kejari Majene. Mereka memberikan tenggat waktu agar kejaksaan segera melakukan langkah konkret dalam penanganan kasus tersebut.

Jika ultimatum ini tidak diindahkan, KAMRI berjanji akan memperluas gerakan protes. Mereka berencana membawa kasus ini ke media nasional bahkan menggelar aksi demonstrasi di jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Baca Juga  Kontroversi Pelantikan HMI MPO Cabang Majene

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kejari Majene tidak mampu menuntaskan kasus ini, kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan protes. Kami juga akan mendorong media nasional mengangkat kasus ini agar mendapat perhatian lebih luas,” tegas Firsan.

KAMRI berharap Kejari Majene segera mengambil sikap tegas agar kasus dugaan korupsi kapal nelayan tidak berlarut-larut. Publik, kata mereka, berhak melihat keadilan ditegakkan tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap siapapun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *