SWARAMANDAR.COM, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi APBD 2025 bersama Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting, Senin (17/11/2025). Rapat tersebut diikuti Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa capaian realisasi APBD Sulbar hingga pertengahan November menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dari sisi belanja. Meski secara nasional Sulbar berada dalam kategori sedang, namun realisasi belanja daerah menempati peringkat delapan tertinggi di Indonesia.
“Alhamdulillah, realisasi belanja kita berada pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia. Sedangkan realisasi pendapatan berada di angka 56 persen dan realisasi belanja 69 persen,” kata Junda Maulana.
Menurutnya, capaian tersebut masih dalam batas standar keseimbangan fiskal. Namun, memasuki akhir tahun anggaran, percepatan pendapatan menjadi perhatian utama.
“Ini sudah memasuki bulan kedua dari akhir tahun anggaran. Waktu kita tidak banyak, sehingga percepatan realisasi pendapatan menjadi prioritas,” tegasnya.
Junda mengungkapkan masih terdapat beberapa pos pendapatan yang realisasinya di bawah 10 persen. Pemprov Sulbar akan melakukan akselerasi, termasuk menghitung proyeksi pendapatan realistis sampai akhir tahun agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Berdasarkan pembicaraan dengan Kepala Badan Pendapatan, realisasi pendapatan kemungkinan tidak mencapai 100 persen. Maka belanja harus disesuaikan agar tidak melampaui kemampuan pendapatan,” ujarnya.
Gubernur Prediksi Realisasi APBD Hanya Mencapai 92–93 Persen
Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka juga memproyeksikan realisasi APBD 2025 hanya berada di kisaran 92–93 persen. Hal itu dipengaruhi prediksi pendapatan yang tidak mencapai target serta penyesuaian belanja untuk menjaga stabilitas fiskal.
Junda menambahkan bahwa dalam 1–2 hari ke depan Pemprov Sulbar bersama seluruh OPD akan melakukan percepatan belanja, terutama untuk program prioritas yang sudah berkontrak dan sedang berjalan.
“Kami akan mempelajari lebih detail dan melakukan percepatan pada belanja prioritas. Sementara belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan kami kendalikan,” katanya.
Target PAD Dinilai Terlalu Tinggi
Salah satu kendala utama lambatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penetapan target yang terlalu tinggi pada awal perencanaan, sehingga menyulitkan pencapaian di lapangan. Selain itu, Junda menilai perlunya intensifikasi pajak dan peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan.
“Keterlambatan PAD disebabkan target yang terlalu tinggi dibandingkan kemampuan riil. Diperlukan intensifikasi dan peningkatan kompetensi SDM agar pengelolaan pendapatan lebih optimal,” jelasnya.
Belanja Nonprioritas Direm, Belanja Prioritas Dipercepat
Dari sisi belanja, Pemprov Sulbar memastikan pengendalian ketat agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan. Fokus utama diarahkan pada pembayaran kegiatan prioritas untuk menghindari beban anggaran yang bergeser ke tahun 2026.
“Belanja nonprioritas akan kita rem. Yang sudah berkontrak dan berdampak langsung bagi masyarakat akan diprioritaskan pembayarannya tahun ini,” tegas Junda.
Pemprov Sulbar berharap langkah percepatan pendapatan dan pengetatan belanja dapat menjaga stabilitas keuangan daerah serta mendorong kelancaran pembangunan tanpa membebani APBD tahun berikutnya.
(Rls)
