SWARAMANDAR.COM, MAJENE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran pemerintah daerah dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Majene untuk membahas Rencana Kerja dan Program Kerja Desa Tahun 2026. Agenda tersebut berlangsung di Gedung DPRD Majene, Selasa (18/11/2025), dan menjadi momentum penting dalam penyelarasan arah pembangunan daerah dan desa.
RDP dipimpin langsung oleh Komisi I DPRD Majene yang membidangi pemerintahan. Hadir dalam rapat tersebut jajaran pimpinan Komisi I, mulai dari Ketua Sarifuddin HM, S.Sos, Wakil Ketua Rismawati, Sekretaris Muslim, serta para anggota Komisi I lainnya. Dari pihak pemerintah daerah turut hadir Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta seluruh kepala desa dan penjabat kepala desa se-Majene.
Ketua Komisi I, Sarifuddin HM, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara rencana kerja desa dengan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, desa merupakan pilar utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan sehingga perencanaan program harus matang, terukur, dan sesuai regulasi. Ia menekankan bahwa penyusunan RKP Desa 2026 harus berbasis kebutuhan masyarakat.
Rismawati, Wakil Ketua Komisi I, menambahkan bahwa RDP ini bukan sekadar forum formalitas, namun sarana membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan pemerintah desa. Ia meminta para kepala desa lebih terbuka dalam menyampaikan tantangan dan kebutuhan yang belum terakomodasi dalam perencanaan sebelumnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Majene Sudirman, memaparkan sejumlah poin krusial terkait kebijakan desa di tahun anggaran mendatang. Ia menekankan perlunya penajaman program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas aparat desa, digitalisasi pelayanan, dan pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat.
RDP ini juga membahas efektivitas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dinilai harus lebih berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. DPRD meminta transparansi dan akuntabilitas diperkuat guna menghindari tumpang tindih dan ketidaktepatan sasaran program.
Sejumlah kepala desa turut menyampaikan masukan, terutama terkait tantangan teknis penyusunan RKP Desa, keterbatasan SDM, serta kebutuhan pendampingan yang lebih intensif dari DPMD. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan dukungan yang lebih kuat agar perencanaan desa dapat berjalan optimal.
Komisi I DPRD Majene memastikan seluruh hasil pembahasan RDP akan menjadi bahan evaluasi lanjutan untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan desa tahun 2026. RDP tersebut juga menjadi langkah awal menjelang proses pembahasan anggaran yang melibatkan pemerintah daerah dan legislatif.
Melalui agenda ini, DPRD Majene berharap perencanaan desa dapat lebih sinkron, terarah, dan sesuai visi pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
