SWARAMANDAR.COM, MAJENE — Pemerintah Kabupaten Majene bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati dan menandatangani persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan yang berlangsung pada Jumat (28/11/2025) di Ruang Paripurna DPRD Majene itu menandai selesainya seluruh rangkaian pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif.
Acara berlangsung khidmat dengan kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Momentum tersebut sekaligus menjadi simbol komitmen bersama pemerintah dan DPRD dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Majene, DR. H. A. Achmad Syukri, SE., MM., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, terutama Badan Anggaran (Banggar), atas kerja keras serta kolaborasi intens yang terjalin selama proses penyusunan APBD. Ia menilai dinamika pembahasan yang terjadi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Menurut Bupati, APBD 2026 disusun melalui serangkaian pembahasan mendalam yang berlangsung secara konstruktif dan akuntabel. “Alhamdulillah, meskipun pembahasannya cukup dinamis, semuanya dapat berjalan lancar dan mencapai kesepakatan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa substansi anggaran telah dirumuskan berdasarkan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan prioritas masyarakat.
Dalam penjelasannya, Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu keberlanjutan program strategis daerah. Kondisi tersebut menuntut kreativitas dalam mencari solusi pembiayaan dan efisiensi penggunaan anggaran.
APBD Majene 2026, kata Bupati, dirancang dengan menekankan keseimbangan antara penguatan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur, penanganan isu sosial, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Penyusunan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap program berjalan terukur, tepat sasaran, dan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
Bupati Majene menegaskan bahwa persetujuan bersama APBD ini harus menjadi pijakan kuat bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja tahun 2026. Ia meminta para kepala OPD meningkatkan disiplin anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan, dan memastikan setiap kegiatan menghasilkan manfaat nyata bagi publik.
Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga sinergi yang telah terbangun. Kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan Majene di tengah tantangan ekonomi yang terus bergerak.
Penandatanganan berita acara persetujuan bersama APBD 2026 menjadi penutup rangkaian rapat paripurna tersebut. Dengan disahkannya APBD, Pemerintah Kabupaten Majene kini bersiap menyiapkan langkah-langkah implementasi agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan optimal demi mewujudkan Majene yang maju, mandiri, dan berbudaya.
