SWARAMANDAR.COM, MAMUJU, 23 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Sulbar dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (23/7/2025). Dokumen penting tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dan diterima oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras.
Tak hanya membahas perubahan anggaran 2025, Gubernur SDK juga memaparkan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 serta Laporan Realisasi Semester I APBD 2025. Momentum ini menjadi penanda dimulainya pembahasan serius mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Sulbar untuk dua tahun anggaran ke depan.
“Kemarin pokok-pokok dalam KUA APBD 2026 sudah saya sampaikan. Maka hari ini, saya hadirkan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025,” ujar SDK dalam pidatonya.
Pendapatan dan Belanja Turun, Fokus pada Efisiensi Anggaran
Dalam rancangan yang disampaikan, terjadi penyesuaian signifikan pada struktur APBD 2025. Pendapatan diproyeksikan turun sebesar 10,19 persen dari semula Rp2,1 triliun menjadi Rp1,89 triliun. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar 12,18 persen dari Rp2,08 triliun menjadi Rp1,83 triliun.
Rincian penurunan antara lain:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): dari Rp655,4 miliar menjadi Rp593 miliar
- Pendapatan Transfer: dari Rp1,42 triliun menjadi Rp1,29 triliun
- Pendapatan Lain-lain yang Sah: dari Rp23,2 miliar menjadi Rp1,36 miliar
Sementara dari sisi belanja:
- Belanja Operasi: dari Rp1,61 triliun turun menjadi Rp1,45 triliun
- Belanja Modal: dari Rp290 miliar menjadi Rp195,7 miliar
- Belanja Tak Terduga (BTT) justru naik dari Rp5 miliar menjadi Rp9,1 miliar
- Belanja Transfer: naik tipis dari Rp172,8 miliar menjadi Rp175,4 miliar
SDK Harap Pembahasan Intensif dan Tepat Waktu
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan KUA-PPAS, demi mewujudkan anggaran yang efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap pembahasan bersama DPRD bisa berjalan intensif dan tepat waktu. Termasuk APBD 2026, agar kita segera punya pijakan kuat untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selanjutnya, pembahasan teknis akan dilanjutkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Sulbar.
Rapat Paripurna Dihadiri Lengkap
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, bersama tiga Wakil Ketua: Sitti Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, dan Abdul Halim. Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turut hadir, menandai keseriusan pemerintah daerah dalam merancang anggaran yang kredibel dan akuntabel.
Dengan langkah awal ini, Pemprov Sulbar menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen pemulihan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
