Infrastruktur Pascabencana Rp21 Miliar dari BNPB Dukung Konektivitas dan Kurangi Risiko
SWARAMANDAR.COM, MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), meninjau langsung progres rekonstruksi tanggul banjir Desa Tapandullu di Ruas Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Sumare Rangas (batas Tapalang Barat), Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga meresmikan Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa yang berlokasi di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Rabu (17/12/2025).
Kedua infrastruktur tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi M 6,2 yang melanda Sulawesi Barat pada Januari 2021. Pekerjaan dibiayai melalui hibah APBN dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Tahun Anggaran 2024–2025.
Total hibah Pemerintah Pusat melalui BNPB mencapai lebih dari Rp21 miliar, yang dialokasikan dalam tiga paket pekerjaan, meliputi:
- Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa (ruas jalan batas Tapalang Barat–Tapalang),
- Rekonstruksi tanggul banjir Desa Tapandullu, dan
- Rehabilitasi Jembatan Desa Ahu di Kecamatan Tapalang Barat.
Gubernur SDK menjelaskan, secara keseluruhan dukungan anggaran rekonstruksi infrastruktur di wilayah tersebut pada tahun ini mencapai sekitar Rp39 miliar, yang terdiri atas hibah BNPB Rp21 miliar dan dukungan APBD sekitar Rp18 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk peningkatan Jalan Labuan Rano–Ahu pada tahun mendatang.
“Jika jalan ini sudah mulus, kita tidak lagi bergantung pada satu jalur alternatif. Memang jaraknya sedikit lebih panjang, tetapi jalur ini lebih lurus dan risikonya jauh lebih rendah,” ujar SDK.
Menurutnya, keberadaan jalur alternatif yang andal sangat penting untuk menjaga konektivitas wilayah dan stabilitas ekonomi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, ketika jalur utama terputus, dampaknya langsung terasa terhadap distribusi logistik, aktivitas ekonomi, dan inflasi daerah.
Gubernur SDK juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar telah berkomunikasi dengan Kepala BNPB terkait rencana dukungan rekonstruksi lanjutan tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp120 miliar. Namun, ia memahami dinamika nasional, mengingat saat ini sejumlah provinsi di Sumatera—seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara—sedang menghadapi bencana banjir besar.
“Jika nantinya alokasi itu dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan, tidak masalah. Kita harus toleran sebagai bagian dari NKRI. Tetapi bila masih ada ruang untuk Sulawesi Barat, tentu kita syukuri,” ucapnya.
SDK menegaskan, kepercayaan BNPB kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diberikan karena seluruh tahapan pelaksanaan—mulai dari perencanaan, tender, hingga audit—dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tapalang Barat dan Simboro, yang kini dapat menikmati akses jalan dan jembatan yang lebih aman dan lancar. Infrastruktur yang telah direkonstruksi mencakup dua unit jembatan, tanggul banjir sepanjang kurang lebih 700 meter, serta beberapa titik rehabilitasi jalan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bersama Bupati, Danrem, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dan seluruh jajaran, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB Pusat atas dukungan dan kepercayaannya dalam rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Barat,” pungkas SDK.
Ia menambahkan, meskipun perhatian nasional saat ini banyak tertuju pada penanganan bencana di wilayah lain, Sulawesi Barat masih membutuhkan dukungan lanjutan, mengingat masih terdapat sejumlah infrastruktur vital yang perlu direkonstruksi pascabencana. (Rls)
