Mamuju  

Disbun Sulbar Hadiri Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Indeks Layanan

SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan indeks pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar). Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadiri Rapat Pembahasan Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang digelar di Mamuju, Selasa (29/7/2025) pagi.

Rapat yang diinisiasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Provinsi Sulbar ini dihadiri perwakilan seluruh OPD. Kepala Dinas Perkebunan, Muh. Faizal Thamrin, mendelegasikan ASN Disbun Sulbar, Surya, untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Plt. Kepala Biro Ortala, Nur Rahmah Parampasi, membuka rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Subuki. Dalam arahannya, Subuki menjelaskan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk menyatukan pemahaman terkait pemenuhan bukti dukung indikator penilaian pelayanan publik.

Baca Juga  KPK dan Pemprov Sulbar Lakukan Evaluasi Desa Antikorupsi di Kalepu, Tekankan Pentingnya Transparansi dan Integritas

“Harapan kami agar setiap perangkat daerah menyiapkan bukti dukung sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tahun sebelumnya terdapat kendala, sehingga tahun ini perlu ada penyelarasan agar hasil penilaian dapat meningkat,” ujar Subuki.

Baca Juga  Sulbar Himpun Rp1,005 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra, Gubernur SDK: “Ini Bukti Nyata Persatuan Indonesia”

Disbun Sulbar melihat kegiatan ini sebagai langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM).

Surya menyampaikan bahwa kegiatan ini memberi arahan yang jelas bagi perangkat daerah.
“Pertemuan ini membantu perangkat daerah meningkatkan pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi Pemprov Sulbar agar lebih baik lagi,” katanya.

Baca Juga  Pemprov Sulbar Galang Sinergi Stakeholder Selamatkan Sungai Karama Lewat FGD

Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik akan dilaksanakan pada Agustus–September 2025 dengan enam indikator: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi, mekanisme pengaduan, dan inovasi pelayanan.

Hasil penilaian ini akan menjadi salah satu komponen utama dalam pengukuran reformasi birokrasi Pemprov Sulbar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *