SWARAMANDAR.COM, MAMUJU — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat bergerak cepat menanggapi potensi fluktuasi harga beras di pasaran. Pada Rabu (22/10/2025), Ditreskrimsus menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Aula Ditreskrimsus Polda Sulbar, menghadirkan berbagai pihak terkait dari instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum daerah.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di tengah meningkatnya tekanan harga pangan nasional.
Rapat Strategis Lintas Sektor
Pertemuan yang dipimpin oleh Wadir Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Taman Hadi Kisworo itu dihadiri perwakilan Badan Pangan Nasional, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bulog, PERPADI (Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia), hingga perwakilan Dinas kabupaten se-Sulbar.
Selain instansi teknis, hadir pula pihak swasta seperti distributor, pengelola retail modern, pedagang pasar, dan para kepala pasar. Jajaran Kasat Reskrim Polres/ta se-Sulbar juga turut terlibat aktif dalam forum tersebut.
AKBP Taman menegaskan bahwa Polda Sulbar tidak hanya akan memantau, tetapi juga bertindak tegas terhadap praktik curang yang berpotensi menimbulkan gejolak harga.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang menimbun stok atau memanipulasi distribusi. Siapa pun yang bermain dengan harga pangan rakyat akan kami tindak sesuai hukum,” tegas Taman.
Pengawasan dan Sinergi di Lapangan
Dalam rapat tersebut, Ditreskrimsus memaparkan strategi pengawasan harga dan distribusi beras dari tingkat produsen hingga pasar. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan tim pemantau lintas instansi yang akan turun langsung memastikan ketersediaan stok dan distribusi berjalan lancar.
Polda Sulbar juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan di tiap kabupaten, untuk memperbarui data pasokan secara berkala. Langkah ini dilakukan guna mencegah munculnya celah permainan harga di tingkat distributor maupun pedagang besar.
Apresiasi dari Badan Pangan Nasional
Perwakilan Badan Pangan Nasional, Salawati, SP, M.AP, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Polda Sulbar yang proaktif menggalang kolaborasi lintas sektor.
“Ini langkah strategis. Sinergi antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci menjaga pasokan beras tetap aman dan harga tetap terjangkau,” ujar Salawati.
Ia menekankan bahwa menjaga stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan ketersediaan stok, tetapi juga dengan kecepatan respon daerah menghadapi dinamika harga.
Komitmen Bersama Jaga Kestabilan Pangan
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya:
Memperkuat sistem pemantauan harga dan distribusi beras di setiap kabupaten;
Membentuk forum komunikasi rutin antara pemerintah, Bulog, dan pelaku usaha beras;
Menindak tegas setiap pelanggaran hukum di sektor perdagangan pangan.
AKBP Taman menegaskan, kepolisian akan terus mengawal kebijakan pangan daerah agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
“Stabilitas pangan bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga soal kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir melindungi,” ujarnya menutup rapat.
Menjaga Harga, Menjaga Ketenangan Publik
Melalui langkah koordinatif ini, Polda Sulbar berharap harga beras di pasaran tetap terkendali dan masyarakat tidak dibebani lonjakan harga. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir, sehingga Sulawesi Barat tetap berada dalam kondisi pangan yang stabil dan aman.
