SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah, M. Natsir, bersama Tim Tindak Lanjut Inspektorat menghadiri kegiatan Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (23/9/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat.
Exit Meeting berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulbar, dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, serta dihadiri oleh perangkat daerah terkait yang terlibat langsung dalam program ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Plh. Sekda Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.
“Kami menyambut baik pemeriksaan pendahuluan ini. Catatan yang disampaikan tim BPK akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat strategi dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan agar program berjalan lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Herdin.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI memaparkan sejumlah poin hasil pemeriksaan pendahuluan.
“Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa program ketahanan pangan benar-benar mampu menjawab tantangan di lapangan, mulai dari distribusi, keterjangkauan harga, hingga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Hasil evaluasi pendahuluan ini akan menjadi dasar penting sebelum pemeriksaan terinci,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Sulbar telah melakukan upaya stabilisasi harga melalui program Gerakan Pangan Murah yang rutin digelar. Namun, menurutnya masih terdapat beberapa aspek pelaksanaan yang perlu dioptimalkan agar dampaknya lebih luas dan berkesinambungan.
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
“Kita sudah menerima sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti. Program ketahanan pangan adalah program nasional yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Ini adalah tugas bersama, dan Inspektorat akan terus mengawal hingga proses pemeriksaan terinci nantinya,” tegas Natsir.
Melalui kegiatan Exit Meeting ini, koordinasi antara Pemprov Sulbar dan BPK RI diharapkan semakin solid dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
(Rls)
