SWARAMANDAR.COM, MAMUJU, 20 Juli 2025 —
Retreat Eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi ditutup dengan pesan tegas dari Gubernur Suhardi Duka (SDK). Dalam acara yang digelar di Makorem/142 Tatag Mamuju selama tiga hari itu, SDK memberikan arahan strategis sekaligus peringatan keras kepada seluruh pejabat agar mengakhiri praktik transaksional dalam tata kelola anggaran dan pemerintahan.
“Sudah terlalu banyak pejabat masuk penjara karena lalai dalam pengelolaan keuangan. Di Sulbar, praktik seperti ini harus dihentikan sekarang juga!” tegas SDK dalam pidato penutupannya.
Mengangkat tema besar etika, integritas, dan arah pembangunan, Suhardi Duka memaparkan empat pokok penting: filosofi kekuasaan, strategi pembangunan ekonomi, tata kelola anggaran, dan etika kepemimpinan. Ia menolak pendekatan Machiavellian dalam politik, dan memilih jalan tengah antara idealisme dan realitas.
“Politik bukan hitam-putih. Tapi kita harus tetap bermartabat. Prinsip dan nilai itu penting, tapi harus disertai kemampuan membaca momentum dan realitas lapangan,” ungkapnya di hadapan para pejabat Pemprov Sulbar dan tenaga ahli.
Pancadaya dan SBY-nomic: Arah Baru Ekonomi Sulbar
Dalam bagian pemaparan ekonomi, Gubernur SDK menegaskan komitmennya terhadap pembangunan inklusif berbasis rakyat melalui Misi Pancadaya: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur ramah lingkungan, dan penguatan tata kelola.
Ia juga menyebutkan pendekatan SBY-nomic yang pernah ia terapkan di Mamuju: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, dan Pro-Environment, terbukti menurunkan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Ekonomi harus kembali ke ruh Pasal 33 UUD 1945 — kerakyatan. Negara harus hadir, tapi pasar juga diberi ruang. Kuncinya: keseimbangan dan keberpihakan,” jelas SDK sambil menunjukkan data capaian masa kepemimpinannya dulu.
7 Komando Gubernur: Antikorupsi, Antikonflik, dan Fokus Rakyat
Untuk memastikan arah pemerintahan tetap on track, Gubernur Suhardi Duka mengeluarkan 7 Direktif Gubernur, yang menjadi panduan moral dan teknis bagi seluruh ASN dan pemimpin OPD. Intinya: akhiri praktik transaksional, taati tata kelola, dan hindari konflik antara kepala daerah dan wakilnya.
“Gubernur dan wakil gubernur adalah dwitunggal. Jangan dipeta-konflikkan. Fokus kita satu: rakyat!” ucapnya tegas.
Ia juga menyoroti praktik penyusunan APBD yang kerap dimasuki titipan dan proyek tidak terencana. SDK meminta agar Pokir DPRD tetap dimasukkan lewat prosedur yang benar, bukan secara sembunyi-sembunyi di tengah jalan.
Menutup dengan Harapan dan Tegas: Etika adalah Fondasi
Retreat ditutup dengan harapan besar agar seluruh pejabat membawa pulang semangat baru dalam menjalankan tugas pemerintahan. Suhardi Duka menyebut bahwa selama tiga hari, bukan hanya ilmu dan strategi yang dibagikan, tapi juga nilai-nilai integritas.
“Saya yakin, kalau kita disiplin dan punya etika, Sulbar akan berubah. Kita mulai dari diri sendiri. Kita jadikan retreat ini bukan hanya rutinitas, tapi titik balik peradaban birokrasi kita,” pungkas SDK.
Editor’s Note:
Retreat ini dihadiri seluruh pejabat eselon II, tenaga ahli, dan menghadirkan motivasi dari Danrem 142 Tatag. Momen ini diharapkan menjadi tonggak baru reformasi birokrasi di Sulawesi Barat.
