SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan yang berlangsung di Mamuju pada 30–31 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang modern.
Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala DPKD Sulbar, Mustari Mula, dan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Yanto Samadikun.
Dalam sambutannya, Mustari Mula menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang baik bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang profesional.
“Pengelolaan arsip yang tertib merupakan cermin dari pemerintahan yang bersih dan terstruktur. Melalui bimtek ini, kita ingin semua OPD mampu membangun budaya tertib arsip untuk mendukung pelayanan publik yang efektif,” ujar Mustari.
Menurut Mustari, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari misi kelima pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Selain itu, ia menambahkan bahwa tata kelola arsip yang baik akan mendukung terciptanya sistem informasi pemerintahan yang lebih transparan.
Yanto Samadikun, narasumber dari ANRI, menekankan pentingnya arsip sebagai memori kolektif bangsa dan alat bukti pertanggungjawaban negara.
“Arsip yang dikelola dengan baik menjadi sarana kontrol dan evaluasi kinerja instansi. Ini adalah pilar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik,” ungkap Yanto.
Bimtek ini juga membahas percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
Para peserta diberikan materi tentang pemanfaatan SRIKANDI sebagai sarana digitalisasi arsip agar dokumen penting bisa diakses dengan cepat, terintegrasi, dan aman.
Tak hanya itu, Bimtek ini juga memperkenalkan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan yang tengah digalakkan Kementerian Kominfo.
Selama dua hari kegiatan, peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dibekali dengan teknik pengelolaan arsip dinamis sesuai regulasi nasional dan cara mengintegrasikan arsip dengan sistem digital.
Mustari berharap setelah mengikuti bimtek ini, seluruh OPD di Sulbar tidak lagi menganggap arsip sebagai beban kerja, melainkan sebagai aset penting dalam mendukung pelayanan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
“Dengan arsip yang tertib dan digital, pemerintah bisa bekerja lebih cepat, efisien, dan akurat. Inilah wajah birokrasi modern yang kita bangun bersama,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, DPKD Sulbar optimistis seluruh jajaran pemerintah provinsi semakin siap menghadapi tantangan transformasi digital dan membangun budaya tertib arsip yang kuat.
Langkah ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Sulbar, sekaligus menjadi contoh penerapan manajemen arsip yang profesional di tingkat daerah.
