SWARAMANDAR.COM, MAMUJU, Sulawesi Barat – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Komitmen ini muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah pusat, khususnya dari Menteri Transmigrasi RI, Iftitah Sulaiman Suryanagara, terhadap potensi strategis LTJ di wilayah ini.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan membangun tata kelola sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil bagi masyarakat dan ramah terhadap lingkungan.
“LTJ adalah mineral masa depan. Sulbar harus jadi contoh bagaimana kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab, bukan hanya dieksploitasi,” ujar Bujaeramy saat menghadiri Retret Pimpinan OPD Pemprov Sulbar yang digelar 18–20 Juli 2025 di Korem 142/Tatag, Mamuju.
Menurutnya, dua kawasan potensial yaitu Blok Takandeang dan Blok Botteng telah diidentifikasi Badan Geologi Kementerian ESDM memiliki kandungan LTJ dengan kadar ribuan part per million (ppm). Potensi ini dinilai sangat besar dan bisa menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, Bujaeramy menekankan bahwa pengelolaan LTJ tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan hanya berorientasi investasi. Dinas ESDM Sulbar kini tengah menyusun peta geologi terbaru, memperkuat basis data ilmiah, dan menyiapkan usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) LTJ pertama di Indonesia.
“Kami tak hanya bekerja dengan kementerian teknis, tapi juga menggandeng lembaga riset internasional seperti KIGAM dari Korea Selatan, untuk memastikan bahwa setiap data dan kebijakan berbasis riset,” jelasnya.
Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif, Dinas ESDM Sulbar juga telah menggelar forum-forum edukasi publik di Mamuju. Masyarakat dilibatkan dalam diskusi mengenai potensi, risiko, dan manfaat LTJ, guna membangun pemahaman kolektif dan menghindari resistensi sosial di masa depan.
“Transparansi tanpa partisipasi hanya ilusi. Kami ingin masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dari kekayaan alamnya sendiri,” tegas Bujaeramy.
Menanggapi atensi dari Kementerian Transmigrasi, Dinas ESDM juga menyambut rencana pengiriman tim ekspedisi gabungan yang akan melakukan verifikasi lapangan. Tujuannya adalah menyinergikan potensi LTJ dengan program pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, energi, hingga kesiapan tenaga kerja lokal.
Seluruh langkah strategis ini, kata Bujaeramy, sejalan dengan Misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam pilar: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”
“Kami optimistis Mamuju bisa menjadi pionir nasional dalam pengelolaan LTJ yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga adil dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat lokal,” pungkas Bujaeramy.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Pemprov Sulbar berharap dapat menciptakan model baru pengelolaan sumber daya strategis yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama, bukan sekadar angka dalam neraca investasi.
