SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan lompatan besar dalam transformasi digital. Menjawab tantangan efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer pusat, BPKAD resmi mengintegrasikan aplikasi SIPAMANDAR dengan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
Langkah strategis ini diuji coba melalui live testing implementasi TTE pada aplikasi Sistem Informasi Pencairan Dana dan Penataan Arsip Perbendaharaan (SIPAMANDAR), Rabu (21/1/2026). Inovasi ini merupakan bagian dari visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan modern.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk beradaptasi dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
“Kami mengapresiasi dukungan cepat BSSN melalui BSrE. Hasil uji coba hari ini berjalan mulus dan siap diimplementasikan secara penuh. Harapannya, TTE akan memangkas belanja operasional secara signifikan, terutama penggunaan ATK yang selama ini cukup besar,” ujar Ali Chandra di Mamuju.
Senada dengan itu, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Syaharuddin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini dituntut lebih inovatif di tengah kebijakan efisiensi belanja dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemanfaatan TTE ini berdampak langsung pada penghematan biaya penggandaan dokumen dan percepatan layanan. Dokumen krusial seperti SPP, SPTJM, SPM, hingga SP2D kini bisa ditandatangani secara elektronik. Hasilnya? Proses pencairan lebih cepat, transparan, dan aman secara hukum,” jelas Syaharuddin.
Tidak berhenti pada tanda tangan elektronik, BPKAD Sulbar juga menyiapkan terobosan berikutnya untuk memutus rantai birokrasi konvensional. Dalam waktu dekat, BPKAD akan menggandeng distributor e-Meterai.
Nantinya, seluruh dokumen pencairan dana yang membutuhkan materai tidak lagi menggunakan materai tempel. Semua akan diproses melalui e-Meterai yang terintegrasi langsung dalam ekosistem aplikasi SIPAMANDAR.
“Ke depan, seluruh proses dari hulu ke hilir akan paperless. Mulai dari tanda tangan hingga penggunaan e-Meterai semuanya digital. Ini adalah standar baru tertib administrasi di Sulbar,” tambah Ali Chandra.
Implementasi ini juga diproyeksikan bakal mendongkrak nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Barat. Dengan sistem yang terintegrasi, tingkat kebocoran anggaran dapat ditekan dan kepastian layanan perbendaharaan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi lebih terukur.
Kegiatan uji coba ini turut difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulbar, serta dipantau langsung secara daring oleh tim teknis BSSN, Dwika Raga Putra dan Nisrina Aliya. Hadir pula pengembang aplikasi SIPAMANDAR, Taufan Hary Prasetyo, untuk memastikan kesiapan sistem secara teknis.
Dengan langkah ini, Sulawesi Barat memposisikan diri sebagai salah satu daerah yang progresif dalam menjalankan transformasi digital keuangan di Indonesia Timur. (Rls)
