SWARAMANDAR.COM, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kian serius mematangkan tata kelola informasi publik melalui penguatan digitalisasi. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar mencatat adanya tren positif atas meningkatnya keaktifan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempublikasikan program kerja melalui kanal resmi mereka.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pengelolaan website yang aktif merupakan instrumen vital dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bahkan, keaktifan publikasi ini kini menjadi salah satu variabel penentu dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Website OPD bukan sekadar etalase, melainkan instrumen penting untuk menjamin program pemerintah sampai ke masyarakat secara terbuka dan akurat. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja birokrasi,” ujar Ridwan Djafar dalam keterangannya, Senin (19/1).
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menginginkan seluruh elemen pemerintahan memaksimalkan peran kehumasan. Fokus utamanya adalah menyosialisasikan “Program Pancadaya” yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah agar lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas.
Ridwan menambahkan, Diskominfo tengah mengintegrasikan seluruh kanal informasi OPD ke dalam satu pintu layanan. Dengan desain yang terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mengakses referensi utama mengenai kebijakan daerah tanpa harus berpindah-pindah platform.
“Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kami ingin mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas lewat transparansi informasi,” imbuhnya.
Ke depan, Diskominfo Sulbar mendorong seluruh OPD tidak hanya mengejar kuantitas berita, tetapi juga meningkatkan kualitas narasi yang edukatif dan solutif. Melalui publikasi yang konsisten dan kredibel, Pemprov Sulbar optimistis dapat membangun kepercayaan publik (public trust) yang lebih kuat dalam mengawal pembangunan daerah. (Rls)
