SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah semakin diperkuat melalui kerja sama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulawesi Barat dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Mamuju.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Diskominfo Sulbar dengan Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, bertempat di ruang kerja Kepala Diskominfo Sulbar, Kamis (18/09/2025).
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial dan kanal informasi resmi, kehadiran RRI tetap memiliki peran penting dalam memperkuat penyiaran informasi yang menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Harapannya, tentu RRI bisa membantu kami dalam menyebarluaskan informasi yang lebih lengkap lagi kepada masyarakat. Meskipun kita sudah punya media sosial dan kanal-kanal lain, RRI tetap berperan kuat dalam menyebarkan itu,” ujar Ridwan usai penandatanganan.
Lebih jauh, Ridwan menjelaskan bahwa informasi yang disiarkan RRI tidak hanya sebatas informasi umum, tetapi juga harus mampu menjabarkan secara utuh visi dan misi Gubernur Sulbar melalui program Panca Daya.
“Mungkin konsepnya dimulai dari bagaimana menginformasikan visi-misi Gubernur, Panca Daya, bagaimana itu direncanakan, bagaimana dieksekusi, hingga bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat. Paling tidak, ukurannya bisa terlihat di lapangan,” tambahnya.
Ridwan juga mencontohkan, program konkret seperti penyediaan jaringan di wilayah blank spot dapat menjadi indikator keberhasilan apabila disertai umpan balik dari masyarakat, baik berupa kepuasan, saran, maupun kritik.
Selain itu, program lain seperti pemberian bibit pertanian maupun beasiswa juga perlu terus diinformasikan agar masyarakat semakin memahami manfaat langsung dari program pemerintah.
Kerja sama antara Diskominfo Sulbar dan RRI ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat keterlibatan publik serta meningkatkan transparansi pembangunan di Sulawesi Barat.
(Rls)
