SWARAMANDAR.COM, MAMUJU, Sulawesi Barat – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui Inspektorat Daerah, Pemprov Sulbar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025, yang dibuka resmi oleh Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, pada Senin, 21 Juli 2025.
Bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Inspektorat Daerah dan BPKP Sulbar, sebagai upaya memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, M. Natsir menegaskan bahwa SPIP terintegrasi adalah pondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
“SPIP bukan sekadar alat penilaian, melainkan jantung dari tata kelola pemerintahan yang sehat. Lewat kegiatan ini, kami berharap seluruh asesor mampu menjadi motor penggerak penerapan SPIP yang efektif di masing-masing OPD,” ujar Natsir.
Kegiatan Bimtek ini diikuti para asesor dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar, termasuk para pejabat pengawas internal dari kabupaten/kota. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Zulherizal, serta Inspektur Pembantu Wilayah I, Irianto Masseno.
Sesi teknis diawali dengan pemaparan dari Tim BPKP Sulbar terkait konsep dasar SPIP terintegrasi, indikator penilaian, serta pendekatan untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP di masing-masing instansi. Dilanjutkan dengan pendampingan langsung pembuatan akun SPIP OPD secara digital, agar para asesor memahami alur dan mekanisme pengisian penilaian mandiri secara objektif dan akurat.
Zulherizal, dalam arahannya, menekankan pentingnya SPIP sebagai sistem manajemen risiko yang mampu mencegah penyimpangan sejak dini dan memperkuat efektivitas program pemerintah.
“SPIP terintegrasi bukan hanya kewajiban administratif. Ia adalah instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan mampu mengelola risiko secara sistematis. Kita tidak bisa bicara pelayanan publik berkualitas tanpa pengawasan internal yang kuat,” tegas Zulherizal.
Bimtek ini juga menjadi bagian dari strategi mendukung misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), khususnya dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan proaktif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Melalui penguatan SPIP, Pemprov Sulbar berharap dapat menumbuhkan budaya kerja yang berbasis pada integritas dan tanggung jawab, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Kami tidak ingin SPIP sekadar menjadi dokumen di atas kertas. SPIP harus menjadi praktik nyata dalam keseharian birokrasi,” tutup Natsir dengan penuh semangat.
Dengan pelaksanaan Bimtek ini, Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memantapkan diri sebagai provinsi yang unggul dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
