SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menjelang kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulbar, Selasa, 19 Agustus 2025.
Dalam rapat tersebut, Wagub menekankan pentingnya percepatan operasional SPPG di seluruh kabupaten. Dari total 46 SPPG yang sudah terdata, sebagian besar masih dalam tahap persiapan, sementara yang benar-benar beroperasi penuh masih terbatas.
“Walaupun operasional masih terbatas, tapi 46 sudah menyatakan siap. Hanya saja, masih ada keraguan dari pihak swasta yang sebenarnya ingin terlibat, tapi belum memahami secara utuh mekanisme program ini,” kata Salim S Mengga.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah minimnya informasi terkait syarat administrasi dan sistem pendanaan. Hal ini membuat calon pelaksana dari sektor swasta merasa ragu untuk ikut serta.
“Padahal persyaratan tidak sulit. Cuma karena kurang sosialisasi, akhirnya informasi tidak sampai. Ke depan, ini harus digencarkan agar masyarakat dan swasta tidak ragu lagi,” tegasnya.
Lebih jauh, Wagub juga menyoroti potensi persoalan bahan baku jika semua SPPG beroperasi secara bersamaan. Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan Sulbar masih bergantung pada pasokan dari Sulawesi Selatan.
“Kalau Sulsel dan Sulbar sama-sama jalan penuh, tentu ada potensi bahan baku terbatas. Kalau permintaan tinggi, harga bisa naik. Ini yang harus kita antisipasi dari sekarang,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong masyarakat agar ikut menanam komoditas pangan sederhana seperti sayur dan tomat. Menurutnya, kondisi tanah di Sulbar sangat subur sehingga bisa menopang ketersediaan bahan pangan lokal.
“Kalau masyarakat mau menanam, kita bisa kurangi ketergantungan dari luar. Sekaligus menjaga agar harga tetap stabil dan tidak melonjak,” tambahnya.
Selain pasokan bahan pangan, masalah logistik di daerah pegunungan juga menjadi perhatian. Biaya distribusi ke wilayah terpencil dinilai lebih tinggi, sehingga perlu ada solusi agar operasional tetap berjalan lancar tanpa perbedaan harga yang mencolok.
“Hampir semua kabupaten punya lahan siap, baik milik pemprov maupun pemkab. Tapi kalau di pegunungan, distribusi pasti lebih mahal. Kita harus pastikan biaya itu tidak terlalu membebani masyarakat,” jelasnya.
Di akhir rapat, Wagub meminta seluruh tim agar tidak lagi fokus pada kendala-kendala masa lalu, melainkan lebih menekankan langkah percepatan operasional. Ia menyebut, keterlambatan adalah hal yang umum terjadi di banyak daerah, namun saat ini yang dibutuhkan adalah solusi konkret.
“Jangan lagi bicara soal keterlambatan, hampir semua memang terlambat. Fokus kita adalah bagaimana mempercepat supaya Model Bisnis Gizi ini bisa segera berjalan maksimal,” pungkas Salim S Mengga.
