SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencetak sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang akan mengukur kompetensi digital seluruh aparatur sipil negaranya menggunakan standar internasional DigComp dari Uni Eropa.
Sebanyak 12.821 pegawai di lingkup Pemprov Sulbar, mulai dari PNS, PPPK hingga tenaga teknis dan administrasi (TATT), dijadwalkan mengikuti asesmen kompetensi digital pada Agustus 2025. Penilaian akan dilakukan secara daring dan realtime.
Langkah berani ini diambil sebagai bagian dari visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yang ingin memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan kualitas SDM aparatur.
“Ini adalah langkah strategis untuk mengetahui sejauh mana kesiapan digital para pegawai. Kompetensi digital adalah fondasi utama untuk mewujudkan birokrasi yang modern dan efisien,” ujar Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, Rabu (24/7).
Asesmen Digital Berbasis Kejujuran dan Kesiapan Nyata
Ridwan menjelaskan, asesmen akan dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing pegawai. Sistem ini diklaim mampu mendeteksi kejanggalan bila ada yang mencoba mengakali tes, misalnya dikerjakan orang lain atau sekadar menebak.
“Kalau ada jawaban asal-asalan atau tidak sesuai dengan latar belakang kompetensi peserta, sistem akan bisa membaca itu sebagai anomali,” tegas Ridwan.
Asesmen ini wajib diikuti seluruh pegawai Pemprov Sulbar, terdiri dari:
5.263 PNS
1.728 PPPK
5.830 TATT
Peta Jalan SDM Digital untuk Sulbar
Hasil asesmen ini tidak hanya menjadi indikator kompetensi individu, tetapi juga akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun peta jalan pengembangan SDM digital di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini bukan sekadar tes, tapi fondasi menuju birokrasi Sulbar yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Kita ingin seluruh personel siap menghadapi era digital,” pungkas Ridwan.
Dengan inisiatif ini, Sulbar bukan hanya menatap masa depan, tapi juga menjadi contoh nasional dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang inklusif dan terukur.
