MAJENE, Dokter ahli atau dokter spesialis adalah salah satu profesi langka. Sehingga karena profesi langka, Pemerintah Kabupaten Majene memberikan tunjangan atau insentif untuk kelangkaan profesi melalui APBD Kabupaten Majene.
Namun, melihat kondisi keuangan Kabupaten Majene yang dihiasi dengan defisit saat ini, mengharuskan pengelola keuangan daerah memeras otak agar pemerintahan berjalan lancar meskipun dilanda defisit yang tak sedikit.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman Kabil yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/10/2023) mengungkapkan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene dan puskesmas berstatus BLUD, maka diberi kebebasan untuk mengelola keuangan sendiri. “Khusus untuk tunjangan dokter, itu masih dibayarkan oleh Pemda. Artinya tidak dibiayai BLUD. Kita tahu kondisi keuangan Majene kurang baguslah, kita OPD, pembiayaan operasionalnya semua bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena DAU (Dana Alokasi Umum) tidak bisa lagi, apalagi DAK, (Dana Alokasi Khusus),” jelasnya.
Kasman yang juga Dewan Pengawas di RSUD Majene menjelaskan, target PAD Majene tahun 2024 sekitar Rp 80 M. “Diatas 50 persen itu, adanya di BLUD. Nah, selebihnya, target pajak Rp 15 M, lalu retribusi Rp 6 M, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah berupa dividen Rp 3 M lebih. Kalau itu ditotal, hanya sekitar Rp 24 M, itulah yang dibagi bagi terhadap 39 OPD dan kecamatan, berapa itu kasian,” bebernya.
Sementara, lanjut mantan Kabid Anggaran itu, Ro 40 M lebih, dikelolah sendiri oleh RSUD Majene. “Harapannya memang, karena kondisi kita sekarang ini, itu dulu (Insentif dokter ahli) dibiayai Rumah Sakit sendiri. Kalau kemudian kedepannya kondisi keuangan membaik (dikembalikan pembiayaan ke APBD),” tambahnya.
Diketahui, pembayaran insentif dokter dan dokter ahli di RSUD Majene, setiap tahunnya menghabiskan anggaran sekitar Rp 3 M pertahun. “Penerimaan BLUD sekarang ini, itu sudah melampaui target, saya bilang, lebih setengah penerimaan PAD kita ini, ada di BLUD, terutama rumah sakit. Tahun lalu kalau tidak salah, itu Rp 40 Miliar lebih setahun (penerimaan). Targetnya tahun ini diatas Rp 40 M. Semester I itu sudah terealisasi, lebih dari setengah, Rp 20 M lebih,” ungkapnya.
Kasman mengaku, mengerti betul kondisi RSUD Majene karena dirinya termasuk salah seorang dewan pengawas di RSUD Majene. “Saya mengerti operasionalnya, karena saya juga Dewan Pengawas di RSUD, saya paham. Cuma dengan kondisi PAD kita sekarang ini, tidak bisa membiayai semuanya. Kita saja ini pegawai, hanya berapa juta saja, tidak ada bisa dibayar, jadi kita mengarah kesana, karena kita ini pegawai sekian ribu ini, juga kita memperhatikan,” tambahnya lagi.
Sebetulnya, lanjut kasman, Dimungkinkan para dokter spesialis untuk bekerja praktek di tempat lain, tapi pokoknya ada di Pemkab Majene. “Boleh saja praktek di tempat lain. Kalau persoalan insentif, itu harus dibayar, persoalannya, dibayar di sini (pemkab) atau rumah sakit. Tetap akan dibayar. Jadi kalau persoalan (ada dokter ahli) mau pindah karena tidak dibayar insentif, itu harus dibayar, tidak boleh tidak. Itu sudah SK Bupati, cuma pembebanannya di RS, ” urainya.
Menurut pria yang ramah ini, hal itu dilakukan karena di RSUD Majene, uang lebih besar. “Di Pemda ini pembaginya lebih besar, Rp 24 M target PAD, pajak retribusi itu yang dibagi terhadap 39 OPD termasuk sekretariat DPRD, daerah dan semuanya. Nah disana, mengelola Rp 40 M sendiri, nah makanya, kita berharap karena kondisi keuangan begini, tidak usahlah berkontribusi ke OPD lain, cukup biayai semuanya apa yang ada di sana. Gunakan sendiri semuanya, itulah sebetulnya BLUD,” jelasnya lagi.
Kasman kembali menjelaskan, hal itu dilakukan karena kondisi keuangan Majene yang kurang bagus saat ini. “Bayangkan pegawai kita ini, yang dulu terima TPP, saya contohnya ini, tidak ada sama sekali, kamu pikir beban juga ya, jadi sebetulnya kita mau pikirkan pegawai yang ribuan ini, sehingga pembiayaan itu (Insentif dokter), ditanggung oleh RS, karena disana uang (banyak),” katanya.
Tahun depan, lanjut Kasman, ditargetkan TPP akan terbayarkan. “Pak bupati sudah perintahkan, tahun depan, upayakan ada TPP. Perpindahan pembiayaan insentif dokter itu, belum menjamin juga, karena berapa saja itu. Kalau itu Rp 3 M itu, itu hanya satu setengah bulan TPP pegawai tahun lalu. kalau hanya alasan itu, intinya pak bupati berharap, TPP ada tahun depan,” pungkasnya. (Ilham Malasang)
