SWARAMANDAR.COM, MAMUJU — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Pendampingan Penganggaran Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Mega Plan Café & Resto, Mamuju, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter.”
Bapperida Sulbar diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Angga Tirta Wijaya, yang hadir sebagai narasumber utama mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Dalam paparannya, Angga menekankan pentingnya pelaksanaan tahapan-tahapan SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, meliputi:
- Pengumpulan Data,
- Penghitungan Kebutuhan,
- Penyusunan Rencana, dan
- Pelaksanaan.
Menurut Angga, tahapan pengumpulan data menjadi dasar yang sangat krusial karena kebijakan pembangunan daerah harus berlandaskan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bapperida mendorong agar seluruh proses pemenuhan SPM bidang pendidikan dilakukan secara terukur dan berbasis data. Ini penting agar intervensi kebijakan yang dilakukan tepat sasaran dan efektif,” ujarnya.
Kegiatan pendampingan ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, serta dihadiri oleh perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Barat dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta menegaskan pentingnya memperkuat indikator capaian SPM pendidikan di tingkat provinsi. Salah satunya yaitu peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16–18 tahun pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK), serta partisipasi sekolah bagi penyandang disabilitas usia 4–18 tahun di pendidikan khusus (SDLB/SMPLB/SMALB).
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati perlunya pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah secara masif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memastikan setiap anak di Sulawesi Barat memperoleh hak pendidikan yang layak.
“Pemenuhan SPM pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar tidak ada anak Sulbar yang tertinggal dari akses pendidikan,” tutup Angga.
