SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengambil langkah tegas dalam menangani polemik Anak Putus Sekolah (APS) yang masih membayangi wilayahnya. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar menunjukkan tren positif pada 2025, SDK menegaskan bahwa capaian angka tersebut tidak ada artinya jika ribuan anak masih kehilangan hak akses pendidikan.
Dalam keterangannya pada Selasa (13/1/2026), SDK menyatakan bahwa fenomena APS bukan sekadar angka statistik dalam laporan tahunan, melainkan ancaman nyata bagi fondasi masa depan Sulawesi Barat.
“Anak putus sekolah itu masalah besar dan tidak boleh dibiarkan menjadi penyakit menahun. Jika kita mampu menekan angka ini, IPM Sulbar bukan sekadar naik perlahan, tapi bisa melonjak lebih tinggi,” ujar Suhardi Duka dengan nada tegas.
Gubernur menekankan bahwa kegagalan penanganan APS selama ini sering kali disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran akibat ketiadaan peta masalah yang akurat. Ia menengarai ada “mata rantai” yang terputus dalam transisi jenjang pendidikan.
Salah satu fokus utama yang ia soroti adalah disparitas daya tampung antarjenjang sekolah. SDK mempertanyakan apakah ketersediaan kursi di tingkat SMA/SMK mampu menyerap seluruh lulusan SMP yang ada.
“Kita harus jujur dengan data. Saya ingin tahu berapa jumlah bangku di kelas tiga SMP dan berapa yang tersedia di SMA/SMK. Jika tidak seimbang, berarti masalahnya di sarana. Namun, jika kursinya cukup tapi tetap ada yang putus sekolah, berarti ada faktor lain: entah itu ekonomi, mentalitas, atau anak-anak yang terpaksa masuk pasar kerja terlalu dini,” jelasnya.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar resmi menginisiasi pembentukan tim khusus lintas sektor. Tim ini lahir dari kolaborasi strategis antara Pemprov, Komisi IV DPRD Sulbar, dan Dinas Pendidikan.
Nantinya, tim terpadu ini tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi akan terjun langsung ke lapangan dengan melibatkan pemerintah kabupaten hingga lembaga sosial. Tujuannya satu: mendapatkan data yang jujur, utuh, dan objektif.
“Saya sambut baik pembentukan tim terpadu ini. Kita butuh potret riil di masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak salah arah,” tambahnya.
Hasil investigasi tim khusus ini nantinya akan menjadi “buku putih” bagi Pemprov Sulbar dalam menyusun skema bantuan, mulai dari intervensi ekonomi keluarga, perluasan akses fisik sekolah, hingga kampanye perlindungan anak dari eksploitasi kerja.
Walaupun IPM Sulbar pada 2025 telah merangkak naik satu poin, SDK memasang target ambisius untuk mendorong angka tersebut ke level 75–76 poin. Syarat utamanya adalah pemangkasan signifikan pada angka anak putus sekolah.
“Jika urusan APS ini beres, kualitas hidup masyarakat Sulbar secara otomatis akan terangkat. Ini adalah investasi jangka panjang kita,” pungkas SDK.
