SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima audiensi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kediaman pribadinya, Jumat 19 September 2025. Pertemuan ini membahas upaya penanganan wilayah blankspot di Sulbar yang selama ini menjadi kendala besar bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Suhardi Duka didampingi Plt. Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar. Ia menuturkan bahwa kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat Pemprov Sulbar sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas akses jaringan komunikasi.
“Melalui komunikasi intensif dengan BAKTI Komdigi, kami berharap ada skema kerja sama yang bisa dijalankan untuk mengatasi wilayah blankspot di Sulbar. Ini merupakan salah satu upaya menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah,” jelas Ridwan, Sabtu 20 September 2025.
Menurut Ridwan, Pemprov Sulbar pada tahun 2025 telah membangun jaringan internet di 90 titik blankspot dan lemah sinyal di enam kabupaten. Setiap kabupaten mendapat 15 titik prioritas yang difokuskan pada fasilitas publik, seperti kantor desa, sekolah menengah, hingga puskesmas.
“Program ini bukan hanya soal jaringan internet, tapi juga tentang membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi,” tambahnya.
Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Makassar, M. Lutfi Akib, yang turut hadir dalam audiensi, menjelaskan bahwa BAKTI memiliki visi mempercepat pengurangan kesenjangan digital melalui beragam skema. Mulai dari pembangunan satelit SATRIA, pemanfaatan teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT), hingga pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Langkah strategis ini mendapat sambutan positif dari Gubernur Suhardi Duka. Ia bahkan mengagendakan pertemuan langsung dengan Menteri Komdigi dan Direktur BAKTI di Jakarta untuk memperkuat kerja sama.
Pemprov Sulbar optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat, target Sulbar Zero Blankspot dapat terwujud dalam waktu dekat. Program ini diharapkan menjadi kunci memperluas akses digital, sekaligus mempercepat pembangunan inklusif di daerah terpencil.
