Mamuju  

BPSDMD Sulbar Gelar Uji Kompetensi Barang/Jasa Level-1, 73 ASN Ikuti Sertifikasi Nasional

SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1, Kamis (14/8/2025). Sebanyak 73 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sulbar ikut ambil bagian dalam ujian sertifikasi nasional ini.

Ujian berlangsung sehari penuh di dua lokasi, yakni Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju serta Ruang A dan B BPSDMD Sulbar. Pelaksanaan dibagi dalam dua sesi: pagi pukul 09.00–11.00 WITA dan siang pukul 13.00–15.00 WITA.

Agar pelaksanaan sesuai standar, ujian diawasi langsung perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yaitu Dahat Riswanto dan Dedi Machfudin dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP RI.

Baca Juga  Mahasiswa UGM dan DKP Sulbar Kolaborasi Majukan Sektor Kelautan

Kepala BPSDMD Sulbar, drg. Asran Masdy, M.A.P., menjelaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya misi ketiga “Membangun SDM unggul dan berkarakter” serta misi kelima “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.”

Baca Juga  Jelaskan Soal Efisiensi Anggaran, Wagub Salim S Mengga Jamin APBD Fokus untuk Kepentingan Rakyat

Menurutnya, sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa merupakan instrumen penting untuk memastikan ASN memiliki kemampuan teknis dan pemahaman regulasi yang memadai.
“Dengan kompetensi yang teruji, proses pengadaan bisa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance,” tegas Asran.

Ia berharap, ASN yang lulus nantinya dapat menjadi pelaksana pengadaan yang handal, berintegritas, dan mampu mengawal setiap proses agar efisien, efektif, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Baca Juga  Agenda Nasional Pertama di Sulbar 2025, Rakornas Kesbangpol se Indonesia

“Pengadaan barang/jasa bukan sekadar administrasi, tapi bagian dari strategi pembangunan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah,” tambahnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas SDM pengadaan di Sulawesi Barat, sehingga mampu bersaing dan menjawab tantangan pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *