SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menggulirkan gagasan baru terkait sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa ke depan sistem TPP tidak lagi dihitung berdasarkan kinerja individu, melainkan akan berbasis komunal dengan mengukur kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara keseluruhan.
“Ide saya juga mungkin saya akan merubah sistem pembayaran TPP, bukan lagi dihitung secara individu kinerja seseorang, tapi akan dihitung secara komunal kinerja dari satu SKPD. Sementara kita cari aturannya,” ujar Gubernur Suhardi Duka saat meresmikan Ruang Layanan To Dilaling, Ruang Laktasi, dan Musala Al-Amanah di Kantor BKD Sulbar, Jumat (1/8/2025).
Menurut Gubernur, pendekatan ini dilakukan agar seluruh aparatur dapat bekerja lebih solid dan kolektif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah SKPD ditentukan oleh kerja sama tim, bukan hanya individu.
“Supaya yang kita ukur itu adalah kinerja SKPD-nya, karena walaupun dia berprestasi di situ tapi SKPD-nya lelet, dia tidak tercapai juga kinerja, karena bukan orang per orang ini kita kerja kolektif,” jelas SDK.
Sistem berbasis komunal ini diharapkan akan menjadi dorongan kuat bagi seluruh SKPD untuk bergerak lebih cepat, berinovasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa sistem baru ini tidak akan diterapkan secara tergesa-gesa. Saat ini Pemprov Sulbar sedang mempersiapkan regulasi, petunjuk teknis, serta mekanisme penilaian yang transparan dan terukur.
“Idenya sudah ada, hanya aturannya saja dan mekanismenya, penilaiannya dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, kemungkinan bisa kita berlakukan 2026,” tambahnya.
Melalui terobosan ini, Gubernur berharap pola kerja aparatur pemerintahan di Sulbar akan semakin sinergis dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Peresmian Ruang Layanan To Dilaling, Ruang Laktasi, dan Musala Al-Amanah di Kantor BKD Sulbar sendiri menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi pegawai maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kepegawaian.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Sulbar, pegawai BKD, serta undangan lainnya.
Dengan inovasi dan fasilitas baru ini, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik.
