SWARAMANDAR.COM, MAMASA – Penurunan drastis produksi padi di Kabupaten Mamasa sepanjang tahun 2024 menjadi sorotan tajam publik. Kritik mengarah pada Dinas Pertanian Mamasa yang dinilai abai dalam mengelola kesuburan tanah, khususnya terkait persoalan keasaman lahan sawah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat mencatat luas panen padi di Mamasa turun signifikan dari 12.525 hektare pada 2023 menjadi 11.024 hektare pada 2024, atau berkurang sekitar 11,99%. Produksi gabah kering giling (GKG) juga merosot dari 49.822 ton menjadi 44.079 ton, turun 11,53%.
Jika dikonversi menjadi beras, penurunan mencapai 3.298 ton, dari 28.614 ton pada 2023 menjadi hanya 25.316 ton pada 2024. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius bagi ketahanan pangan lokal sekaligus menurunkan kesejahteraan petani di Mamasa.
Menurut pakar pertanian, Sulimin Langi Parebong, akar masalah produksi padi di Mamasa bukan sekadar faktor pupuk atau benih, melainkan pada kualitas tanah yang semakin buruk. Survei lapangan menunjukkan pH tanah di beberapa sentra produksi hanya berkisar 4,6 ke bawah, tergolong sangat asam.
Keasaman tanah ini berdampak serius pada pertumbuhan padi. Unsur hara penting seperti fosfor, kalium, dan magnesium sulit diserap, sementara kelebihan ion aluminium dan besi justru meracuni akar tanaman. Akibatnya, padi tumbuh kerdil, malai tidak maksimal, dan gabah yang dihasilkan ringan serta berkualitas rendah.
“Tanpa program pengapuran tanah, produktivitas padi Mamasa akan terus menurun. Dinas Pertanian harus segera bertindak, bukan hanya sibuk pada distribusi pupuk dan benih,” tegas Sulimin Langi Parebong.
Kritik senada datang dari sejumlah petani yang kecewa dengan minimnya perhatian pemerintah daerah. Mereka menilai program pertanian masih terfokus pada penyediaan sarana produksi, sementara pengelolaan kesuburan tanah sawah yang rusak akibat asam belum tersentuh secara serius.
Petani di Kecamatan Sesena Padang misalnya, mengeluhkan hasil panen yang jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka menyebut tanah sawah yang tidak pernah mendapat perlakuan pengapuran membuat padi sulit berkembang. “Kami rugi, pupuk ditambah banyak tapi hasilnya tetap turun,” keluh seorang petani.
Sorotan publik kini menempatkan Dinas Pertanian Mamasa dalam posisi sulit. Jika tidak segera melakukan langkah korektif, dampak jangka panjang penurunan produksi bisa mengancam ketahanan pangan daerah, bahkan memperburuk kondisi sosial ekonomi petani.
Apalagi, tren penurunan ini bukan hanya soal angka produksi, tetapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola pertanian. Kritikus menilai, tanpa inovasi dan perbaikan, Mamasa akan terus tertinggal dibanding daerah lain di Sulawesi Barat yang mulai mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan.
Dinas Pertanian Mamasa kini dituntut membuktikan keseriusannya. Publik menanti aksi nyata berupa program pemulihan tanah, termasuk pengapuran terarah, riset kesuburan lahan, serta pendampingan teknis kepada petani. Tanpa langkah itu, penurunan produktivitas dikhawatirkan menjadi masalah tahunan.
Dengan kondisi ini, seluruh mata tertuju pada Dinas Pertanian Mamasa: apakah akan segera bergerak melakukan reformasi kebijakan pertanian, atau membiarkan kritik publik berlalu sementara sawah-sawah petani terus kehilangan daya hasilnya.
