SWARAMANDAR.COM, MAJENE – Gelombang kekecewaan masyarakat Kabupaten Majene terhadap layanan BPJS Kesehatan kian memuncak. Warga menilai sistem pelayanan jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan Cabang Polewali yang membawahi wilayah Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa semakin amburadul dan menyengsarakan peserta.
Mereka bahkan mendesak agar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali segera dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat.
Keluhan masyarakat bermula dari maraknya kasus pasien peserta BPJS di Majene yang masih harus membeli obat di luar fasilitas kesehatan meski telah resmi menjadi peserta aktif dan rutin membayar iuran setiap bulan. Kondisi ini dinilai sangat ironis, sebab program BPJS Kesehatan seharusnya menjamin pelayanan kesehatan gratis dan menyeluruh bagi peserta.
“Saya ini sudah bayar iuran tiap bulan. Tapi begitu dirawat di puskesmas, obatnya disuruh beli di luar. Untuk apa kami jadi peserta kalau begini?” ungkap Hasan, warga Majene, dengan nada kecewa saat ditemui pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Menurut Hasan, kondisi ini bukan kasus tunggal. Banyak warga Majene lain mengalami hal serupa bahkan lebih parah. Ada yang mengaku harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar karena sistem administrasi BPJS yang lambat dan berbelit-belit. “Pasien sudah lima hari sakit dan tetap dipaksa menunggu hanya karena sistem BPJS yang bobrok. Ini sangat mengecewakan,” tegasnya.
Ia menyebut, keluhan masyarakat sudah sering disampaikan baik secara langsung maupun melalui kanal pengaduan resmi, namun hingga kini tidak ada perubahan berarti. Bahkan, pelayanan di beberapa fasilitas kesehatan justru semakin buruk. Menurutnya, kepemimpinan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polman patut dipertanyakan karena dinilai abai terhadap keluhan warga di lapangan.
“BPJS ini lembaga besar, tapi kenapa seperti tidak punya kontrol di daerah. Kami di Majene merasa diabaikan. Tidak ada petugas khusus dari BPJS yang memantau pelayanan peserta di fasilitas kesehatan. Seolah masyarakat dibiarkan berjuang sendiri,” ujar Hasan.
Desakan agar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polman dicopot dari jabatannya muncul karena masyarakat menilai tidak ada transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan di Majene. Mereka berpendapat bahwa kewajiban membayar iuran tiap bulan tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima.
“Mestinya BPJS punya petugas pengawas lapangan yang memantau pelayanan di sarana kesehatan. Tapi nyatanya tidak ada. Ketika pasien dirugikan, mereka hanya diam. Kalau begini, untuk apa kami bayar tiap bulan?” tambah seorang warga lainnya dengan kesal.
Keluhan masyarakat semakin keras setelah beberapa pasien yang menjalani rawat jalan mengaku diminta membeli obat-obatan esensial di apotek luar dengan alasan stok kosong di fasilitas kesehatan. “Kami ini rakyat kecil. Bayar iuran saja kadang berat, apalagi harus beli obat lagi. Ini jelas merugikan,” kata Hasanah, salah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Banggae.
Menurut sejumlah tokoh masyarakat Majene, permasalahan BPJS Kesehatan bukan hanya soal kekurangan obat, tetapi menyangkut rendahnya pengawasan dan lemahnya tanggung jawab manajerial dari pihak cabang. “Kalau pimpinan cabang tidak bisa mengatur dan memastikan peserta dilayani dengan baik, lebih baik mundur atau dicopot saja,” ujar, Hasbi salah satu tokoh pemuda di Majene.
Mereka menilai bahwa tanggung jawab Kepala BPJS Cabang Polman mencakup seluruh wilayah kerja, termasuk Majene dan Mamasa. Karena itu, jika terjadi kekacauan pelayanan di Majene, berarti ada kelalaian dari unsur pimpinan yang semestinya menjamin sistem berjalan lancar dan adil bagi seluruh peserta.
Kritik juga datang dari kalangan pemerhati kebijakan publik di Majene. Mereka menyebut, BPJS Kesehatan perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap mekanisme distribusi obat, pengawasan layanan, dan sistem validasi peserta. “Sudah sering kita dengar warga gagal berobat karena status kepesertaan tiba-tiba nonaktif atau bermasalah. Ini sangat fatal dan menunjukkan lemahnya koordinasi,” kata seorang pengamat sosial Majene.
Sementara itu, sejumlah aktivis mahasiswa di Majene berencana melakukan aksi solidaritas menuntut perbaikan layanan BPJS Kesehatan. Mereka menilai lembaga negara tersebut sudah terlalu lama bersembunyi di balik sistem birokrasi tanpa memperhatikan nasib peserta di lapangan. “Kami akan turun menyuarakan aspirasi rakyat. Kepala BPJS Polman harus bertanggung jawab atas kekacauan ini,” tegas salah satu koordinator aksi.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah turut menekan BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki pelayanan di wilayah Majene. Mereka menginginkan adanya petugas pengawas khusus dari BPJS yang ditempatkan di setiap fasilitas kesehatan, guna memastikan bahwa peserta mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan.
“BPJS ini menyangkut nyawa dan kesehatan orang banyak, bukan urusan sepele. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik akan hilang. Kami tidak ingin terus jadi korban sistem yang tidak adil,” pungkas Hasan dengan nada kecewa.
Kini, desakan pencopotan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali semakin menguat di kalangan masyarakat Majene. Mereka berharap langkah tegas segera diambil agar lembaga jaminan kesehatan ini benar-benar kembali pada tujuannya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyat kecil tanpa harus dibebani biaya tambahan saat mereka sakit.
