SWARAMANDAR.COM, JAKARTA – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Jababeka, Bekasi, isu intervensi pemerintah kembali mencuat. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dengan tegas membantah adanya campur tangan pemerintah dalam pemilihan pimpinan organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Hendry, penggunaan fasilitas BPPTIK hanyalah bentuk dukungan teknis agar kongres berjalan lancar, bukan bentuk intervensi.
“Sejak awal, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria justru menegaskan bahwa independensi PWI harus dijaga. Pemerintah hanya memberi fasilitas, tidak ikut campur dalam urusan pemilihan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8).
Namun Hendry mengungkap, ada pihak yang mencoba menggiring opini seolah-olah salah satu calon ketua umum merupakan “wakil resmi pemerintah.” Bahkan, muncul isu ancaman konsekuensi jika tidak memilih calon tertentu.
“Saya sudah cek langsung ke pejabat pemerintah, dan tidak ada arahan resmi. Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Hendry juga menyebut adanya tekanan dari sebuah grup media besar terhadap sejumlah Ketua PWI provinsi untuk mendukung calon tertentu.
“Ini aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Tidak ada. Jadi jangan ikut mengganggu organisasi profesi wartawan,” kritiknya.
Hendry menegaskan, organisasi profesi wartawan harus berdiri di atas independensi, bebas dari tekanan baik pemerintah maupun pemilik media.
“Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang memilih dengan bebas. Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” katanya.
Kongres PWI kali ini akan dihadiri utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo. Agenda utamanya adalah pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Momen ini dinilai sangat krusial, terutama setelah munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme dan berpotensi melemahkan organisasi dengan lebih dari 30 ribu anggota tersebut.
“Kongres ini adalah momentum untuk menyatukan kembali PWI. Jangan biarkan independensi wartawan ternodai oleh kepentingan politik maupun bisnis,” tutup Hendry.
