SWARAMANDAR.COM, MAJENE, Sulbar — Penyaluran bantuan benih jagung kepada petani di Kabupaten Majene akhirnya terkuak secara jelas. Di tengah informasi yang bercampur di lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Majene menegaskan seluruh bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, bukan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
Fakta ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Majene, Sahrul Arif, yang menegaskan tidak ada alokasi bantuan benih jagung dari pemerintah provinsi untuk Majene pada periode penyaluran tersebut. “Perlu kami luruskan, seluruh bantuan benih jagung yang diterima petani Majene berasal dari Kementerian Pertanian. Dari Dinas Pertanian Provinsi Sulbar tidak ada,” tegasnya kepada wartawan.jum’at, 02/01/26.
Dilacak lebih dalam, bantuan ini merupakan hasil aspirasi masyarakat yang diserap melalui masa reses salah satu anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementan dalam bentuk bantuan langsung ke daerah.
Proses distribusi tidak dilakukan secara seremonial semata. Penyaluran dilakukan langsung oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di masing-masing desa dan kecamatan, dengan pendampingan Kapolsek atau Bhabinkamtibmas setempat. Skema ini bertujuan antisipatif untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bantuan sampai ke petani penerima manfaat yang terdaftar.
“Seluruh bantuan dari Kementerian Pertanian sudah disalurkan 100 persen. Pendampingan aparat kepolisian dilakukan agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Sahrul.
Absennya bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulbar memunculkan pertanyaan publik, terutama di tengah gencarnya narasi penguatan ketahanan pangan di daerah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak provinsi terkait tidak adanya alokasi benih jagung untuk Majene. Kondisi ini menegaskan bahwa bantuan nyata datang dari jalur pusat melalui Kementan dan wakil rakyat, sementara peran pemerintah provinsi dalam kasus ini dinilai minim.
Pemerintah Kabupaten Majene berharap kejelasan informasi ini dapat mengakhiri polemik di tingkat bawah. Petani diminta fokus memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas, sementara pemerintah berkomitmen menjaga transparansi data dan distribusi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kejelasan sumber anggaran dan keterbukaan informasi publik adalah kunci mencegah klaim sepihak serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pertanian.
