SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Suhardi Duka, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Provinsi Sulawesi Barat periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung pada Jumat (25/7/2025) di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKAL Lemhannas RI, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, secara daring.
Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama tiga provinsi lainnya: Kalimantan Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam arahannya, Agum Gumelar menegaskan pentingnya peran strategis IKAL sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman.
“IKAL harus menjadi katalisator keutuhan bangsa agar tidak terpecah atau terkotak-kotak. Di mana pun berada, IKAL harus hadir sebagai perekat persatuan,” tegas Agum.
Ia menambahkan bahwa menjadi bagian dari keluarga besar Lemhannas bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk berpikir dan bertindak demi kepentingan negara.
Menanggapi amanah tersebut, Suhardi Duka dalam pidato pertamanya sebagai Ketua IKAL Sulbar menyampaikan tekadnya untuk menjadikan lembaga ini sebagai wadah strategis dalam menjawab tantangan kebangsaan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
“Lemhannas mengajarkan kita nasionalisme, cinta tanah air, serta bagaimana membangun bangsa secara adil dan merata,” ucap Suhardi, yang akrab disapa SDK.
Ia juga mengungkapkan kebanggaannya sebagai alumni Lemhannas. Sejak mengikuti pendidikan di lembaga strategis nasional itu, SDK mengaku terus membawa semangat dan nilai-nilai yang diajarkan.
“Lambang Lemhannas ini tidak pernah saya lepas sejak pertama kali saya masuk. Itu artinya saya bangga menjadi alumni Lemhannas,” ungkapnya.
Pelantikan ini dihadiri sejumlah tokoh daerah, unsur Forkopimda, serta para alumni Lemhannas yang tergabung dalam IKAL Sulbar. Ke depan, di bawah kepemimpinan Suhardi Duka, IKAL Sulbar diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam membangun wawasan kebangsaan, memperkuat persatuan, serta menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam merawat demokrasi dan keadilan sosial.
