Majene  

Pemuda Ulumanda Kecam Pernyataan Wakil Bupati Majene:

“Ulumanda Bukan Tempat Buangan!”

SWARAMANDAR.COM, MAJENE, 16 Juli 2025 – Pernyataan Wakil Bupati Majene, Andi Ritamariani, dalam vidionya yang beredar di media sosial terkait rencana penempatan pegawai pemerintah daerah (ASN) yang berkinerja buruk akan di ditempatkan di wilayah Ulumanda, menuai kecaman keras dari aktivis pemuda setempat.

Aldi Tandeallo, pendiri Solidaritas Mahasiswa Ulumanda (Sipamanda), menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk arogansi birokrasi dan mencerminkan pandangan yang salah terhadap wilayah yang justru sangat membutuhkan perhatian dan keadilan pembangunan.

Baca Juga  Pantau Harga Pangan dan Laksanakan GPM, Pj Bahtiar Dorong GPM Menyasar Wilayah Kecamatan

“Kami sebagai masyarakat Ulumanda merasa tersinggung dan terhina karena wilayah kami seolah dijadikan ‘tempat pengasingan’ atau ‘tempat buangan’ bagi pegawai bermasalah,” tegas Aldi dalam pernyataannya kepada media.

Ulumanda: Rumah, Bukan Penjara

Aldi menegaskan, Ulumanda adalah rumah bagi ribuan warga yang hidup dengan martabat, berjuang menghadapi berbagai keterbatasan akibat kurangnya perhatian pemerintah. “Ulumanda bukanlah tempat hukuman. Kami bekerja keras meski infrastruktur dan pelayanan publik masih jauh tertinggal,” ujarnya.

Baca Juga  Kadis Pendidikan Majene, Andi Asraf Tammalele: Kerja Bakti dan Senam Bersama Jadi Kunci Hidup Sehat dan Kompak

Menurut Aldi, ketertinggalan Ulumanda bukan kesalahan warga, melainkan akibat kebijakan yang timpang dan minimnya keberpihakan pemerintah selama bertahun-tahun.

Kritik Terhadap Kebijakan yang Timpang

“Alih-alih memberikan dukungan dan perhatian, yang terdengar justru ucapan yang merendahkan kami. Jika Ulumanda dianggap ‘tempat hukuman’, maka itu akibat dari ketidakadilan sistematis dan pengabaian oleh para pemangku kebijakan,” lanjutnya.

Tuntutan Masyarakat Ulumanda

Baca Juga  Pjs Bupati Majene Hadiri Rapat Konsultasi Pembahasan APBD Perubahan 2024

Aldi menegaskan masyarakat Ulumanda tidak butuh simpati kosong, melainkan perlakuan adil dan setara. Ia meminta agar wilayahnya tidak dijadikan kambing hitam atas kegagalan pemerintah dalam membina pegawai secara profesional.

“Jika ada niat baik untuk membenahi, mulailah dengan datang, mendengar, dan bekerja bersama kami, bukan menyebar stigma yang melukai harga diri kami,” pungkasnya.

Hingga kini, Pemda Majene belum memberikan tanggapan resmi atas kritik pedas dari aktivis pemuda Ulumanda tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *