SWARAMANDAR.COM, MAJENE – Momentum awal tahun 2026 menjadi pijakan penting bagi kedaulatan pangan Indonesia. Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene secara resmi melakukan pengawalan pada agenda Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026, sebuah program strategis nasional yang digelar secara masif di berbagai penjuru tanah air, Kamis (8/1/2026).
Berpusat di hamparan lahan subur Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara fisik di lapangan, tetapi juga terkoneksi secara virtual melalui Zoom Meeting bersama jajaran pemangku kepentingan di tingkat pusat.
Bukan Sekadar Seremonial: Pengawalan dari Hulu ke Hilir
Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Andi Irfan, S.H., M.H., Jaksa Intelijen Muhammad Aslam, S.H., menegaskan bahwa kehadiran institusi Adhyaksa merupakan bentuk dukungan terhadap instruksi presiden dalam menjaga stabilitas pangan. Menurutnya, Kejaksaan berperan memastikan program-program pertanian strategis berjalan tanpa hambatan hukum dan tepat sasaran.
“Ketahanan pangan adalah pilar kedaulatan negara. Keterlibatan kami di sini adalah untuk memastikan bahwa keringat petani membuahkan hasil yang terlindungi oleh hukum, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas,” tegas Muhammad Aslam di sela-sela kegiatan.
Banggae Timur: Lumbung Jagung Masa Depan Sulawesi Barat
Pemilihan Banggae Timur sebagai titik fokus panen raya bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai memiliki produktivitas tinggi dan potensi agraria yang sangat strategis. Sinergi antara TNI-Polri, Pemerintah Daerah, dan Kejaksaan dalam mendampingi petani diharapkan mampu meningkatkan daya saing jagung lokal di pasar nasional.
Dalam diskusi virtual yang dilakukan secara real-time, dilaporkan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian di Majene mulai menunjukkan hasil signifikan pada kuartal pertama tahun ini. Evaluasi mencakup pemetaan distribusi hingga strategi menghadapi tantangan iklim di kuartal berikutnya.
Kolaborasi Lintas Sektoral
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta kelompok tani yang menjadi ujung tombak di lapangan. Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Majene bersama Kejari menegaskan komitmennya: ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan stok, tetapi soal kolaborasi lintas lembaga yang bersih dan berintegritas demi kemakmuran rakyat.
Panen raya ini ditutup dengan optimisme bahwa capaian di awal tahun 2026 akan menjadi standar baru bagi produktivitas pangan di Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kemandirian pangan yang tangguh.
