MAJENE – Dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas mencuat di Pemerintah Kabupaten Majene. Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Majene diduga terlibat dalam praktik perjalanan dinas fiktif yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai puluhan juta rupiah.
Bahkan, total kerugian yang terjadi dalam kurun waktu hanya satu bulan, yakni antara 2 Januari hingga 2 Februari 2024, diperkirakan mencapai Rp70 juta.
Menurut informasi yang dihimpun oleh wartawan, sejumlah staf dan honorer di Dinas Kominfo diminta untuk menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang mengatasnamakan mereka, meskipun mereka tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
Praktik ini ternyata sudah berlangsung cukup lama dan diduga dilakukan secara sistematis, dengan nama-nama pegawai yang digunakan untuk perjalanan dinas ke beberapa daerah, seperti Mamuju, Bone-Wajo, Pare-Pare, dan Makassar.
Ironisnya, meskipun para staf tersebut menandatangani dokumen SPPD, mereka mengaku hanya menerima sebagian kecil dari dana perjalanan yang seharusnya mereka terima.
Sisanya, menurut salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, diklaim untuk keperluan lain.
“Kami hanya menerima sebagian kecil dana. Sisanya diklaim untuk keperluan lain, meskipun nama kami dipakai seolah-olah ikut perjalanan dinas,” ungkap salah satu staf dengan kesal, Senin 10 Maret 2025.
Praktik ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan manajemen anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Pencairan dana dilakukan melalui SPPD yang disusun seolah-olah perjalanan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh rombongan dinas, padahal tidak demikian adanya.
Sumber internal yang mengetahui hal ini mengungkapkan bahwa praktik serupa sudah terjadi beberapa kali dan bahkan di tahun yang berbeda. Dalam waktu yang singkat, diperkirakan kerugian negara akibat perjalanan dinas fiktif ini mencapai puluhan juta rupiah.
Jumlah yang tidak sedikit dan tentunya sangat merugikan masyarakat, mengingat anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan.
“Ini adalah praktik korupsi klasik yang harus segera dihentikan. Jika dibiarkan, dampaknya akan semakin meluas dan semakin merugikan negara,” tegas seorang pemerhati kebijakan publik yang enggan disebutkan identitasnya.
Ia menambahkan bahwa tindakan tegas harus segera diambil agar tidak ada lagi praktik serupa di masa depan.
Kejadian ini mengundang reaksi keras dari masyarakat Majene dan berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik. Mereka menganggap bahwa adanya praktik perjalanan dinas fiktif ini telah mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya di Dinas Kominfo.
Beberapa pihak menilai bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan anggaran yang ada.
“Jika ini dibiarkan, tentu akan membuka celah yang lebih besar bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas siapapun yang terlibat,” ujar seorang pemerhati dari LSM antikorupsi Samsuddin.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Majene belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang transparan dan akuntabel terkait kasus ini, agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah tetap terjaga.
Kasus ini menjadi sorotan tajam, karena selain menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran, juga mencerminkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan dana negara. Ke depannya, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
