SWARAMANDAR.COM, MAJENE — Suasana Kecamatan Ulumanda, Majene, Sulawesi Barat, berubah tegang namun penuh harap, Rabu (23/7/2025). Setelah menjadi pusat sorotan publik akibat pernyataan kontroversial soal pemindahan ASN bermasalah ke daerah tersebut, Wakil Bupati Majene, Dr. Andi Ritamariani Basharoe, akhirnya turun langsung ke wilayah pegunungan yang selama ini dikenal terpinggirkan dalam peta pembangunan.
Dalam pertemuan terbuka di Balai Desa Salutambung, di hadapan tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan tokoh adat, Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataannya yang dianggap mendiskreditkan Ulumanda.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang saya sampaikan telah menyinggung perasaan masyarakat Ulumanda. Untuk itu, dengan tulus hati saya meminta maaf,” ucap Wakil Bupati dengan nada serius, yang disambut tepuk tangan sekaligus sorotan tajam dari warga.
Pernyataan yang sebelumnya menyebut Ulumanda sebagai tempat pemindahan ASN bermasalah, dinilai oleh warga sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat daerah mereka. Reaksi keras pun muncul dari Aliansi Masyarakat Ulumanda dan Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Ulumanda, yang menilai pernyataan itu mencerminkan stigma terhadap daerah-daerah terpencil.
Meski permintaan maaf diterima, masyarakat menegaskan bahwa maaf saja tidak cukup.
“Kami tidak menolak permintaan maaf, tapi kami menuntut komitmen yang nyata. Jalanan kami rusak bertahun-tahun, layanan kesehatan terbatas, pendidikan tidak merata. Jangan cuma datang karena viral, lalu lupa lagi,” tegas Ma’ruf, tokoh pemuda dan perwakilan mahasiswa.
Tuntutan Menggema: Infrastruktur, Akses Internet, dan Keadilan Pembangunan
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sederet tuntutan konkret, termasuk:
- Perbaikan total infrastruktur jalan yang selama ini rusak parah dan menghambat mobilitas warga.
- Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk distribusi guru dan tenaga medis.
- Akses internet yang memadai, sebagai kebutuhan dasar era digital yang nyaris tak tersentuh di Ulumanda.
“Kejadian ini adalah simbol ketimpangan pembangunan. Ulumanda bukan tempat buangan. Kami adalah bagian dari Majene yang punya hak yang sama,” lanjut Ma’ruf dengan suara lantang.
Momen Refleksi bagi Pemerintah Daerah
Insiden ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Majene. Komunikasi publik yang kurang sensitif bisa memicu gejolak sosial, apalagi di daerah yang selama ini merasa dianaktirikan. Namun di sisi lain, permintaan maaf Wakil Bupati menjadi titik awal penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kami harap pertemuan ini bukan seremoni, tapi awal dari perubahan nyata. Jangan hanya datang saat krisis, lalu kembali lupa,” kata salah satu tokoh adat yang hadir.
Warga Akan Terus Mengawal
Aliansi dan mahasiswa menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah. Mereka menuntut adanya timeline dan langkah konkret, bukan sekadar wacana. Mereka juga menyerukan pentingnya keadilan dalam alokasi anggaran dan proyek pembangunan di pelosok Majene.
“Kami akan tetap bersuara. Kami akan kawal sampai Ulumanda berdiri sejajar dengan wilayah lain,” pungkas Ma’ruf.
Kini, sorotan tak hanya tertuju pada kata-kata, tapi pada tindakan nyata pemerintah. Ulumanda menunggu, bukan janji, tapi bukti.
Reporter:
Editor:
Foto: Dokumentasi Masyarakat Ulumanda
Lokasi: Balai Desa Salutambung, Ulumanda – Majene, Sulawesi Barat
