SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kinerja pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan keikutsertaan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (24/12/2025).
Rakor nasional ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting sejak pukul 08.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Forum yang diikuti oleh seluruh gubernur se-Indonesia ini memiliki agenda utama mengevaluasi realisasi pelaksanaan APBD 2025 serta memberikan arahan percepatan penggunaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka memaparkan capaian kinerja pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan perkembangan positif. Hingga tanggal 23 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 90,39 persen dari target yang telah ditetapkan, sementara realisasi belanja mencapai 84,60 persen. Angka tersebut menempatkan Sulawesi Barat pada kategori jalur hijau atau normal sesuai dengan indikator penilaian nasional yang ditetapkan Kemendagri.
Lebih membanggakan lagi, Sulawesi Barat berhasil menembus lima besar provinsi di Indonesia dalam capaian realisasi belanja daerah. Capaian ini menjadi bukti nyata efektivitas proses perencanaan serta upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulbar.
“Alhamdulillah, realisasi belanja APBD Sulawesi Barat cukup baik dan kita berhasil masuk lima besar nasional. Ini menunjukkan bahwa kinerja seluruh perangkat daerah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta ada komitmen kuat dari semua pihak untuk mengakselerasi pelaksanaan anggaran demi kemajuan daerah,” ujar Gubernur Suhardi Duka dalam paparannya.
Gubernur menegaskan, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa APBD Sulbar benar-benar difungsikan sebagai instrumen utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Sulawesi Barat.
Rakor evaluasi realisasi APBD ini turut dihadiri oleh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat yang mendampingi langsung Gubernur. Di antaranya Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, Kasubid Akuntansi Keuangan dan Tanah, Gedung, serta Realisasi (TGR) Indah Mustika Sari, Kasubid Akuntansi Barang Milik Daerah (BMD) Sri Rezki Gani, beserta Pejabat Fungsional Aparatur Keuangan dan Pengelolaan Daerah (AKPD) Ahli Muda Syaharuddin dan Gaffar.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa capaian realisasi APBD yang memuaskan tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif seluruh perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, hingga pelaporan yang dilakukan secara disiplin dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini adalah buah dari komitmen bersama seluruh elemen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kami akan terus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rakor evaluasi APBD tahun 2025 ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran dalam waktu tersisa tahun ini. Selain itu, hasil evaluasi juga akan dijadikan bahan pembelajaran dan perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Langkah percepatan pelaksanaan anggaran dan penguatan tata kelola keuangan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
