SWARAMANDAR.COM, DENPASAR – Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana Wilayah Tengah dan Timur Tahun 2025 yang digelar di HARRIS Hotel and Residences, Denpasar, Bali, 26–29 Agustus 2025.
Rakortek yang berlangsung selama empat hari ini mengusung tema “Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan”. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPBD provinsi se-Indonesia wilayah tengah dan timur, serta sejumlah stakeholder strategis di bidang kebencanaan.
Fokus pembahasan Rakortek kali ini meliputi sinkronisasi program penanggulangan bencana, integrasi sistem antara pusat dan daerah, keberlanjutan program dengan dukungan anggaran memadai, hingga penguatan koordinasi lintas wilayah dalam menghadapi potensi bencana lintas daerah.
Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan komitmennya agar Sulbar semakin siap menghadapi bencana. Menurutnya, wilayah Sulbar yang rawan gempa, banjir, dan longsor membutuhkan strategi mitigasi yang kuat serta koordinasi lintas sektor yang solid.
“Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk mempelajari best practice dari daerah lain sekaligus membangun jejaring koordinasi. Sulbar memiliki karakteristik geografis yang rentan bencana, sehingga koordinasi dan kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan,” ujar Yasir.
Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan pentingnya kesadaran mitigasi bencana sebagai bagian dari kesiapan bersama pemerintah dan masyarakat.
Dari hasil Rakortek, BPBD Sulbar membawa sejumlah rekomendasi penting untuk ditindaklanjuti di daerah, di antaranya penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, penguatan sistem early warning di desa dan kecamatan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta pengembangan kapasitas SDM kebencanaan.
Melalui Rakortek ini, diharapkan penanganan bencana di Sulbar tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih mengedepankan langkah preventif dan mitigatif. Dengan begitu, risiko korban jiwa maupun kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.
Sinergi antarprovinsi dalam forum ini juga menjadi momentum penting untuk menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi lintas batas administratif. Dengan integrasi program dan kolaborasi lintas wilayah, penanggulangan bencana di Indonesia tengah dan timur diharapkan semakin efektif.
Bagi BPBD Sulbar, forum ini bukan hanya ruang koordinasi, tetapi juga peluang memperkuat posisi daerah dalam jejaring penanggulangan bencana nasional. Kehadiran Sulbar menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung visi Indonesia tangguh bencana.
Rakortek yang berlangsung selama empat hari ini pun diharapkan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas penanggulangan bencana, tidak hanya bagi Sulbar, tetapi juga bagi seluruh wilayah tengah dan timur Indonesia.
