SWARAMANDAR.COM, MAMUJU, – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam memperkuat sinergi antarinstansi kembali ditunjukkan melalui langkah serius Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar dalam proses hibah kompleks rumah jabatan (rujab) kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar).
Rabu, 23 Juli 2025, jajaran Polda Sulbar melakukan kunjungan koordinasi ke kantor BPKPD Sulbar. Pertemuan strategis ini berlangsung di ruang rapat Bidang Barang Milik Daerah (BMD) dan diterima langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama jajaran. Hadir pula tim teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulbar yang diwakili oleh Fauzan serta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulbar oleh Irham Yakub.
Pertemuan ini menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam membahas tahapan teknis dan administratif penyerahan hibah aset berupa kompleks rujab Polda Sulbar. Fokus utama diskusi adalah proses penerbitan sertifikat tanah, sebagai dokumen legal utama untuk melengkapi mekanisme hibah.
“Koordinasi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan layanan publik, khususnya sektor keamanan,” tegas Mohammad Ali Chandra dalam pertemuan tersebut.
Menurut Chandra, BPKPD Sulbar menempatkan proses hibah ini sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola aset ideal. Ia juga menegaskan bahwa seluruh tahapan akan dikawal secara prosedural, mengacu pada regulasi perundang-undangan yang berlaku, demi menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi aset.
Penyerahan hibah rujab ini bukan sekadar bentuk dukungan terhadap institusi kepolisian, tetapi juga bagian dari implementasi nyata visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Keduanya menargetkan penguatan sistem pemerintahan yang transparan dan pelayanan dasar yang berkualitas sebagai pilar utama pembangunan daerah.
“Hibah ini adalah bentuk kolaborasi strategis pemerintah daerah dengan institusi keamanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepastian hukum atas aset menjadi prioritas kami,” tambah Chandra.
Sinergi yang dibangun antara BPKPD, Polda Sulbar, Perkim, dan Dikbud menunjukkan semangat kerja sama yang kuat antarlembaga. Proses hibah rujab ini diharapkan dapat segera rampung, sehingga Polda Sulbar dapat mengoptimalkan penggunaan aset untuk mendukung tugas-tugas kelembagaan dan pelayanan publik.
Langkah ini juga mencerminkan keseriusan Pemprov Sulbar dalam merapikan tata kelola aset daerah secara menyeluruh, sekaligus memastikan setiap aset memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung fungsi kelembagaan secara optimal.
Dengan kerja kolaboratif dan pendekatan yang terukur, hibah rumah jabatan kepada Polda Sulbar diyakini akan menjadi salah satu bentuk praktik baik dalam pengelolaan barang milik daerah. Sebuah langkah maju dalam membangun pemerintahan yang responsif, sinergis, dan berpihak pada kepentingan publik.
