SWARAMANDAR.COM, JAKARTA, 17 Juli 2025 — Komitmen Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun peradaban literasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kembali ditegaskan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar resmi menyerahkan Laporan Semester Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Tahun 2025 kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi program pengembangan perpustakaan daerah.
Bertempat di Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI, laporan diserahkan langsung oleh Sekretaris DPKD Sulbar, Nursina Achir, mewakili Kepala DPKD Sulbar, dan diterima oleh Sri Ernawati, Ketua Tim Kerja Pemantauan Evaluasi Program dan Anggaran Perpusnas RI.
Penyerahan ini bukan sekadar administrasi rutin, tetapi menjadi simbol penting sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong kemajuan literasi nasional. DPKD Sulbar hadir membawa semangat yang diusung oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mendorong pembangunan SDM unggul dan berkarakter.
“Kami ingin laporan ini menjadi bukti nyata bahwa DAK Non-Fisik benar-benar dimanfaatkan untuk menghadirkan perubahan di sektor perpustakaan dan literasi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Nursina Achir.
“Ini sejalan dengan misi kami untuk membangun SDM unggul, seperti yang dicanangkan dalam Misi ke-3 Pemprov Sulbar,” tambahnya.
Laporan semester ini merangkum capaian penting selama paruh pertama 2025, seperti:
Peningkatan kompetensi SDM perpustakaan,
Penambahan koleksi bahan bacaan bermutu,
Pelaksanaan program literasi yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk wilayah terpencil.
Laporan ini menjadi pijakan penting bagi Perpusnas RI dalam mengevaluasi efektivitas program dan menyusun strategi ke depan agar pengembangan perpustakaan semakin tepat guna dan berdampak luas.
“Kami sangat mengapresiasi langkah DPKD Sulbar. Laporan ini bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga cermin dari komitmen dan integritas pelaksana di daerah,” kata Sri Ernawati dari Perpusnas RI.
“Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci agar anggaran negara benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Dengan laporan ini, DPKD Sulbar tidak hanya menunjukkan tanggung jawab administratif, tetapi juga menyuarakan tekad untuk menjadikan perpustakaan sebagai pilar utama mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Sulawesi Barat.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, melainkan ruang tumbuhnya gagasan, inovasi, dan karakter generasi masa depan.
