Berita  

Realisasi Belanja dan Transfer ke Daerah Tumbuh 259,20 Persen

MAMUJU – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menyampaikan realisasi belanja dan realisasi transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2023.

Dari data resmi KPPN Majene tercatat total belanja di Kabupaten Majene senilai Rp 3,70 Triliun untuk periode Triwulan I Tahun 2023.

Kepala KPPN Majene Rahmad Budiyanto mengatakan, dari total belanja tersebut yang terealisasi sebanyak Rp 663,60 miliar atau sebesar 17,90 persen.

“Angka itu sudah mencapai di atas target karena kenaikanya cukup signifikan untuk tahun 2023 ini,” kata Budiyanto melalui press conference pada Kamis (13/4/2023).

Baca Juga  Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!

Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 itu untuk mendukung pembangunan yang dikelola KPPN Majene yang menaungi tiga kabupaten, Majene,Polman dan Mamasa.

Rahmad merincikan, dari total Rp 3,70 Triliun itu terbagi beberapa sektor yaitu, khusus untuk belanja pegawai sebesar Rp 483,69 miliar, tetapi yang terealisasi hanya 95,36 miliar atau 19,71 persen.

Kemudian belanja barang Rp 247,88 miliar mencapai 20,12 persen atau sebesar Rp 49,87 miliar.

Sedangkan untuk belanja modal sebanyak Rp 40,51 M dan terealisasi sebesar Rp 4,63 miliar atau mencapai 11,42 persen.

Baca Juga  Jauhi Narkotika, Begini Pesan Wakil Bupati Majene

Sementara belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp 5,82 miliar yang terealisasi sebesar Rp 2,19 miliar atau 37, 64 persen.

Untuk total belanja transfer sebesar Rp 2,92 Triliun dan mencapai 511,55 Miliar atau 17,47 persen.

Dia menuturkan, jika dibandingkan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan tahun 2023 untuk priode yang sama tahun ini memiliki nilai growth (pertumbuhan) sebesar 259,20 persen.

Pada tahun 2022 pagu anggaran belanja hanya sebesar Rp 1.592,71 Triliun dan yang terealisasi sebesar Rp 184,74 miliar atau mencapai 11.60 persen.

“Pertumbuhan yang tinggi 2023 itu dikarenakan adanya penambahan pagu untuk DAK fisik senilai Rp 97,71 miliar dan non fisik senilai Rp 313,39 miliar,” ujarnya.

Baca Juga  Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

Kemudian,penambahan dana alokasi umum senilai Rp 1,72 triliun dan dana bagi hasil senilai Rp 15,09 miliar.

Sedangankan TKDD jenis transfer dengan growth tertinggi yaitu transfer dana desa sebesar 272,14 persen.

Untuk belanja satuan kerja (satker) terdapat pertumbuhan negatif pada belanja senilai -45,72 persen.

Untuk memasuki triwulan kedua 2023, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, untuk mengawal TKD secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *