SWARAMANDAR.COM, POLMAN – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menghadiri acara Urun Rembuk Akbar yang digelar oleh Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa di Boyang Kayyang Buttu Ciping, Sabtu (13/9/2025). Kehadiran orang nomor dua Sulbar ini disambut hangat oleh para tokoh masyarakat, pemuda, hingga berbagai elemen organisasi yang memadati lokasi kegiatan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Polman Samsul Mahmud dan sejumlah anggota DPR RI yang memberikan dukungan moral terhadap perjuangan pemekaran Balanipa.
Dalam sambutannya, Wagub Salim menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Balanipa hampir rampung. Hanya tersisa satu syarat yang belum dituntaskan, yakni penandatanganan batas wilayah antara Balanipa dan Majene, yang dijadwalkan selesai pada paripurna minggu depan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar perjuangan pemekaran ini tidak dicemari praktik transaksional.
“Pemekaran ini adalah hak masyarakat. Jangan ada yang meminta atau menggunakan uang untuk meloloskan pemekaran ini. Perjuangan harus dilakukan secara murni dan benar,” tegas Salim S. Mengga.
Wagub juga menyinggung proses pemekaran di tingkat pusat. Ia menyebut, sebelumnya sebanyak 90 daerah telah disetujui masuk ke paripurna, dan Balanipa termasuk dalam 86 daerah berikutnya. Sayangnya, keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah hanya bisa mengakomodasi sebagian usulan kala itu.
Karena itu, ia menyerukan pentingnya persatuan semua elemen, mulai dari DPR RI, DPD, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten, hingga para kepala daerah, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Balanipa.
“Kita perlu melobi Komisi II DPR RI serta kementerian terkait. Langkah komunikasi politik harus strategis, terkoordinasi, dan dilakukan dengan cara yang benar,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wagub mengingatkan agar pengalaman masa lalu dijadikan pelajaran, serta meminta strategi perjuangan lebih diperbaiki.
“Jangan sampai kesalahan sebelumnya terulang. Mari kita perjuangkan pemekaran ini demi kesejahteraan masyarakat Balanipa,” pungkasnya.
Acara urun rembuk ini juga menjadi ajang konsolidasi bersama antara pemerintah daerah, komite aksi, dan perwakilan masyarakat. Berbagai masukan, data, serta argumen terkait kelayakan pembentukan kabupaten baru dipaparkan guna memperkuat dokumen usulan pemekaran.
Sebagai bentuk keseriusan, Ketua Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa secara resmi menyerahkan dokumen usulan pemekaran kepada Wagub Sulbar. Penyerahan ini menjadi simbol komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Balanipa dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
(Rls)
