SWARAMANDAR.COM, MAJENE — Ratusan warga Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, turun ke jalan dalam sebuah aksi damai, Jumat (18/7/2025), menyuarakan penolakan keras terhadap pernyataan Wakil Bupati Majene yang menyebut Ulumanda sebagai “tempat pembinaan bagi ASN bermasalah.”
Aksi yang digelar secara tertib ini berlangsung di pusat Kecamatan Ulumanda dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat: pemuda, pelajar, petani, tokoh adat, ibu rumah tangga, hingga aktivis lingkungan. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak hanya merendahkan harga diri warga, tetapi juga menyudutkan Ulumanda sebagai daerah “buangan” yang tidak layak dihuni.
“Ulumanda bukan tempat pembuangan. Ulumanda adalah tanah perjuangan!” seru para orator dalam aksinya.
Masyarakat menuntut klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari Wakil Bupati atas pernyataan yang dianggap mencederai martabat daerah. Mereka menegaskan bahwa Ulumanda adalah tanah kelahiran yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan semangat juang tinggi dalam membangun daerah.
Tuntutan Masyarakat: Lebih dari Sekadar Permintaan Maaf
Selain menuntut pencabutan pernyataan, masyarakat Ulumanda juga menyuarakan isu-isu penting yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius, di antaranya:
Percepatan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik seperti Salutambung–Urekang, Lombe–Taukong, Tamerimbi, Kolehalang–Panggalo, dan Sambabo–Rura.
Peningkatan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
Penolakan aktivitas tambang pasir di Tubo yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.
Menurut para tokoh masyarakat, tuntutan ini bukan sekadar protes emosional, tetapi cermin dari harapan dan kekecewaan yang sudah lama terpendam atas perlakuan tidak adil dan minimnya perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan Ulumanda.
Aksi Damai, Tapi Penuh Makna
Aksi berlangsung damai, tanpa insiden, dan diwarnai orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta doa bersama untuk masa depan Ulumanda. Sejumlah spanduk bertuliskan “Ulumanda Bukan Tempat Pembuangan!”, “Bangkit Melawan Stigma!”, dan “Kami Warga, Bukan Sampah!” tampak dibentangkan di sepanjang rute aksi.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah daerah agar lebih sensitif terhadap persepsi dan aspirasi masyarakat pedalaman seperti Ulumanda, sekaligus sebagai bentuk teguran moral terhadap elit politik agar berhati-hati dalam membuat pernyataan publik.
Penutup: Saatnya Pemerintah Mendengar
Ulumanda telah bersuara. Ini bukan sekadar tentang satu kalimat, tapi tentang bagaimana suatu wilayah diposisikan dan dihargai dalam pembangunan daerah.
“Kami tidak menuntut istimewa, kami hanya ingin dihargai sebagai bagian utuh dari Majene dan Sulawesi Barat.”
