MAMUJU – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (30/9/2026). Rombongan yang dipimpin Amir, diterima langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ilham, di Aula DKP Sulbar, Mamuju.
Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi program dan rencana kerja sektor kelautan dan perikanan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
Dalam sambutannya, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada rombongan legislatif dari Kabupaten Polman. Ia kemudian memaparkan rancangan dan rencana kerja DKP Sulbar yang akan difokuskan di Kabupaten Polman pada tahun 2027.
Safaruddin juga menyampaikan beberapa program strategis yang menjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, pasca pertemuan antara Gubernur Sulbar dengan Menteri KKP RI beberapa bulan lalu.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Polewali Mandar. Ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah. Program prioritas DKP Sulbar ke depan berfokus pada pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai bagian dari kesepakatan antara Pemprov Sulbar dan KKP RI,” ujar Safaruddin.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD sangat dibutuhkan agar program yang telah disepakati bersama KKP dapat berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi nelayan serta pembudidaya ikan di Polman.
Pemaparan program kerja kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ilham. Dalam paparannya, Ilham menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu menjadi perhatian bersama antara lembaga legislatif dan birokrasi. Salah satunya adalah perubahan kewenangan dalam pengelolaan ruang laut yang dinilai berdampak langsung pada tata kelola perikanan di daerah.
“Perubahan kewenangan pengelolaan ruang laut ini perlu kita sikapi bersama. Dibutuhkan pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif agar tidak menghambat pelayanan kepada nelayan,” jelas Ilham.
Selain itu, DKP Sulbar juga berharap optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan menjadi perhatian serius. Pelabuhan dinilai sebagai simpul utama dalam pengembangan usaha perikanan, mulai dari pendaratan hasil tangkapan, distribusi logistik, hingga peningkatan nilai tambah produk perikanan.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara anggota Komisi II DPRD Polman dengan jajaran DKP Sulbar. Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi guna mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama ekonomi masyarakat pesisir di Sulawesi Barat.
