Daerah  

Wujudkan Misi Gubernur Suhardi Duka, Ridwan Djafar Optimalkan Kanal Aduan Masyarakat di Sulbar

Kanal Aduan Masyarakat di Sulbar

MAMUJU –Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat terus menggencarkan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan aduan tersebut guna mendorong peningkatan layanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Baca Juga  BPKAD Sulbar Ikuti Rapat Monitoring MCSP KPK Tahun 2026, Perkuat Komitmen Tata Kelola Pemerintahan

Upaya ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi tonggak pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Ia menegaskan, keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari praktik demokrasi yang mencerminkan integritas serta akuntabilitas pemerintah.

Baca Juga  Karo Pemkesra Dampingi Gubernur SDK Serahkan Nama Cawagub Sulbar

“Ini upaya kita membangun terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka,” ujar Ridwan, Kamis 12 November 2026.

Sebagai bentuk komitmen nyata, DiskominfoSS Sulbar terus mengintegrasikan berbagai kanal informasi, mulai dari situs web resmi dan media sosial hingga optimalisasi layanan SP4N-LAPOR!.

Khusus pada layanan SP4N-LAPOR!, sepanjang periode Januari hingga Juni 2026,tercatat sebanyak 12 aduan masyarakat telah masuk melalui kanal tersebut. Dari total aduan yang diterima, 9 laporan di antaranya telah berhasil ditindaklanjuti, sementara 3 laporan lainnya masih dalam proses penanganan.

Baca Juga  Tracer Study Alumni Politeknik STIA LAN Digelar, BKPSDM Sulbar Dukung Penguatan Kompetensi ASN

Guna menjaga konsistensi pelayanan tersebut, Ridwan turut mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memaksimalkan penyajian data pada situs web masing-masing, sekaligus memperkuat pengelolaan kanal informasi dan layanan aduan demi memudahkan akses informasi bagi masyarakat. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *