Daerah  

Dinas Pangan Sulbar Olah dan Analisis Data FSVA, Perkuat Indeks Ketahanan Pangan

MAMUJU – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Analisis Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) selama dua hari, 7–8 September 2026, di Aula Kantor Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas data sebagai dasar perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.

Kegiatan tersebut sejalan dengan Pancadaya pembangunan Sulawesi Barat yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Penguatan data pangan melalui FSVA dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan pangan berjalan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Agus. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengolahan dan analisis data FSVA sebagai instrumen untuk menggambarkan kondisi ketahanan dan kerawanan pangan di wilayah Sulawesi Barat.

Baca Juga  Bupati Sutinah Raih Gelar Doktor UIN Makassar, Forum Camat Mamuju Sampaikan Selamat

Menurut Agus, kualitas data FSVA memiliki peran strategis karena menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu, setiap data yang digunakan harus akurat, selaras, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data FSVA sangat penting karena menjadi salah satu indikator dalam menentukan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu, proses pengolahan dan analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi pangan di daerah,” ujar Agus.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengolahan dan penyelarasan berbagai data yang dikirimkan oleh instansi terkait. Data tersebut kemudian diinput dan dianalisis sebagai bahan penyusunan FSVA Provinsi Sulawesi Barat.

Baca Juga  BPBD Sulbar Paparkan Penanganan Karhutla dan Kekeringan, Gubernur Tekankan Penguatan Sinergi Lintas Sektor

Sejumlah data produksi pangan pokok menjadi bagian penting dalam proses analisis, di antaranya produksi beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan pisang. Data tersebut digunakan untuk melihat kondisi ketersediaan pangan di wilayah Sulawesi Barat.

Selain produksi pangan, pengolahan data juga mencakup cadangan pangan dan harga pangan. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan ketersediaan sekaligus keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Aspek sosial dan kesehatan masyarakat turut menjadi bagian dalam analisis FSVA. Data yang diolah antara lain mencakup jumlah penduduk miskin, kondisi sanitasi, akses terhadap air bersih, serta data stunting.

Tidak hanya itu, data mengenai keamanan pangan segar dan pangan olahan juga menjadi bagian dari proses pengolahan. Seluruh data tersebut kemudian diselaraskan untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ketahanan dan kerawanan pangan di Sulawesi Barat.

Baca Juga  Pemprov Sulbar Perkuat Pengelolaan Pengadua Lewat SP4N-LAPOR

Melalui kegiatan ini, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berharap penyusunan FSVA dapat menghasilkan data yang semakin akurat, valid, dan berkualitas. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program penanganan ketahanan maupun kerawanan pangan.

Pengolahan dan analisis data FSVA juga diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan pangan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan pemanfaatan pangan.

Dengan tersedianya data yang lebih baik, pemerintah daerah dapat menyusun intervensi pembangunan secara lebih terarah sekaligus memperkuat upaya mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera melalui Pancadaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *