MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penjelasan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin, 14 September 2026, di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sitti Suraidah Suhardi.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka menyerahkan sekaligus menjelaskan Ranperda tentang APBD Perubahan. Ia mengungkapkan adanya tambahan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp.81 miliar melalui transfer ke daerah (TKD). Tambahan tersebut terdiri atas Rp.71 milar untuk belanja pegawai dan Rp.10 milar yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH).
Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengatakan, tahapan pembahasan APBD Perubahan sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa hari lalu.
“DPRD Sulbar sudah menerima dan mendengar penjelasan Gubernur Suhardi Duka terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan 2026, dan sekarang tahapannya di DPRD walaupun memang beberapa hari lalu, tahapan APBD Perubahan itu sudah berjalan,”kata Suraidah.
Ia berharap pembahasan tidak berlarut-larut agar segera tercapai kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD Sulbar. Setelah disepakati, Ranperda tersebut akan segera dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses penyesuaian.
“Semoga pembahasannya tidak lama agar segera terjadi kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD agar bisa segera dibawa ke Kemendagri untuk penyesuaian,” ujar Suraidah
Terkait target waktu pembahasan, Suraidah menyebut prosesnya sudah dimulai sejak Agustus lalu. Ia optimistis pembahasan dapat tuntas pada September 2026.
“Tahapannya kan dari Agustus kemarin. Jadi, sudah berjalan, mudah-mudahan bisa selesai di September ini, karena memang perubahan APBD ini tidak terlalu banyak. Beda dengan APBD Pokok,” tutup Suraidah.
