MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas (ZI) pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan akuntabel di lingkungan Pemprov Sulbar.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ini dilaksanakan di Ruang Kerja Biro Organisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi.
Dalam arahannya, Nur Rahmah Parampasi menegaskan bahwa agenda ini menjadi bagian dari komitmen nyata untuk menyukseskan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam menghadirkan birokrasi yang semakin transparan dan melayani.
“Rapat ini bertujuan memberikan penegasan sekaligus menyamakan persepsi perangkat daerah dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Nur Rahmah.
Ia menjelaskan, pelaksanaan rakor ini juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 5 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 terkait Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di Instansi Pemerintah.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Sulbar berkomitmen meningkatkan efektivitas pembinaan di setiap lini birokrasi. Nur Rahmah memastikan bahwa Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja akan selalu siap mengawal proses tersebut.
“Kami siap mendampingi dan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Zona Integritas kepada seluruh perangkat daerah tanpa terkecuali,” imbuhnya.
Rakor ini dihadiri oleh para koordinator dan anggota Pokja yang berasal dari sejumlah instansi lintas sektor. Di antaranya perwakilan Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulbar.
