SWARAMANDAR.COM, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), kembali membuktikan komitmennya memperjuangkan kebutuhan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Jakarta, SDK berhasil mengamankan dukungan APBN senilai Rp1,04 triliun dari sejumlah kementerian.
Tahun 2026, APBD Sulbar diproyeksikan hanya Rp1,6–Rp1,7 triliun, menurun drastis akibat penghapusan DAK Fisik, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 16,5 persen, dan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 74,6 persen. Kondisi ini membuat ruang fiskal Pemprov Sulbar kian terbatas untuk membiayai program prioritas.
Namun, lewat lobi intensif, SDK berhasil membawa pulang anggaran tambahan. Dukungan terbesar datang dari Kementerian Sosial dengan alokasi Rp470,82 miliar untuk program perlindungan sosial, ditambah Rp200 miliar guna pembangunan dua gedung Sekolah Rakyat di Mamuju dan Polewali Mandar.
Dari Kementerian Kesehatan, Sulbar mendapat Rp370 miliar berupa bantuan alat kesehatan, rinciannya Rp150 miliar untuk Pemprov dan Rp220 miliar untuk enam kabupaten. Sementara BAKTI Kominfo menyetujui pemasangan 672 titik internet publik di sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dan rumah ibadah, plus pembangunan 3 BTS 4G di Mamuju Tengah.
Tak ketinggalan, Perpustakaan Nasional RI juga ikut berkontribusi melalui revitalisasi perpustakaan daerah, pelatihan pustakawan, serta program KKN tematik literasi pada triwulan IV 2025.
“Alhamdulillah, hasil dua hari tawaf anggaran ini luar biasa: lebih dari Rp1 triliun untuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan digitalisasi layanan publik. Kami akan kawal agar seluruh program ini benar-benar sampai ke masyarakat,” tegas SDK.
Selain anggaran yang sudah disepakati, Gubernur juga mengajukan pembangunan RS Tipe B ke Kementerian Kesehatan. Meski belum disetujui, Wamen Kemenkes Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D berharap dapat mencari skema efisiensi dan relokasi agar rencana tersebut bisa terealisasi.
SDK menegaskan, rangkaian tawaf anggaran ini tidak berhenti di Jakarta kali ini. Ia memastikan akan terus menyambangi kementerian dan lembaga negara lainnya guna membuka akses dukungan pembangunan di sektor infrastruktur, energi, hingga pendidikan tinggi.
