MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Pemprov Sulawesi Barat mendampingi Sekretaris Daerah dalam Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Tahun 2026 secara daring bersama tim verifikator nasional, Kamis 1 Oktober 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan indeks penerapan sistem berbasis digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Ridwan Djafar, menjelaskan indikator penilaian yang diterapkan kini jauh lebih dinamis dan ketat. Sehingga dibutuhkan kerjasama dari seluruh OPD.
“Untuk pemerintahan digital ini, kita diwawancarai, menjelaskan 20 indikator terhadap bukti dukung yang telah kita kirim, sudah diperiksa tim evaluator nasional, baik KemenPAN-RB maupun universitas. Hasilnya itu kita diskusikan hari ini,” terang Ridwan.
Ridwan menuturkan, pada evaluasi itu juga menjadi ruang untuk melakukan koreksi atau sanggahan atas hasil penilaian sementara. Dari hasil evaluasi tersebut, Pemprov Sulbar diberi ruang untuk menyempurnakan dokumen pendukung guna mendongkrak capaian indeks pemerintahan digital daerah.
“Inilah yang kita tadi lakukan, dan alhamdulillah Evaluatornya bersedia meninjau kembali dan berharap dalam satu minggu kedepan kita diberikan waktu untuk memperbaiki bukti dan berharap indeks Sulbar bisa naik,” ungkap Ridwan.
Menurutnya, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengoperasikan serta mengelola sistem digital di setiap OPD.
“Cara untuk memastikan digitalisasi itu berjalan, baik di level OPD maupun sampai kepada ASN-nya, ASN-nya harus memiliki basic digital. Ini menjadi wajib di era sekarang ini, sehingga secara tidak langsung ASN pun berkontribusi langsung terhadap pemenuhan indikator pemerintahan digital,” terangnya.
Meski demikian, Ridwan tak memungkiri masih terdapat kendala teknis dan kapasitas SDM yang menjadi tantangan di lapangan, apalagi target nasional untuk pegawai yang memiliki basic digital di suatu instansi, harus 90 persen.
“Memang berat indikatornya, dan itu memang tidak mudah. Diperlukan pelatihan dan lainnya, yang tentunya menjadi tantangan di tengah keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Kendati berada di tengah efisiensi dan keterbatasan, upaya evaluasi sejauh ini menunjukkan performa yang cukup baik bagi Sulawesi Barat. Ridwan pun optimis indeks pemerintaham digital Sulbar lebih baik dari sebelumnya.
Upaya mewujudkan pemerintahan digital ini juga sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Gubernur terus mendorong agar seluruh ASN memanfaatkan teknologi digital secara optimal demi meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan publik. (Rls)
