SWARAMANDAR.COM, MAJENE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene melontarkan kritik keras terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat. Lembaga auditor negara itu dituding diduga menjadi penghambat proses hukum dua perkara korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum di Sulbar.
Kasus dimaksud adalah dugaan korupsi di Perumda Aneka Usaha Majene dan pengadaan kapal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Majene. Keduanya disebut sudah masuk tahap penyidikan di Kejati Sulbar dan Kejari Majene. Namun, langkah hukum mandek lantaran BPKP tak kunjung menuntaskan audit kerugian negara.
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Majene, Kadi, menilai keterlambatan itu menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Lambannya perhitungan kerugian negara membuat kasus hukum mandek. Masyarakat jadi bertanya-tanya, bahkan kepercayaan publik mulai luntur,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).
Kadi menegaskan, kondisi ini rawan melanggengkan impunitas. Ia menyebut aparat penegak hukum seakan kehilangan taring, sementara opini publik makin liar.
“BPKP Pusat harus segera turun tangan mengevaluasi. Kalau tidak mampu, lebih baik Kepala BPKP Sulbar dicopot saja,” tegasnya.
Menurutnya, sikap BPKP Sulbar juga kontraproduktif dengan agenda besar Asta Cita Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
“Kita ingin program itu benar-benar dijalankan, termasuk oleh BPKP sebagai lembaga negara,” tutupnya.
